Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman menyebut, pemindahan lokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Kebijakan itu, kata dia, sejalan dengan instruksi Presiden terkait penghematan di berbagai sektor pemerintahan.

“Dari wali kota Balikpapan, kenapa tidak diadakan di Dome, kenapa di pemerintah kota. Pertama adalah sesuai dengan instruksi Presiden kita, ini melakukan beberapa penghematan,” kata Yono kepada wartawan, pada Selasa (11/8/2026).

Menurut dia, efisiensi diarahkan pada berbagai kegiatan yang selama ini menyedot anggaran cukup besar. Di antaranya pelaksanaan upacara, perjalanan dinas, hingga rapat-rapat yang biasanya dilaksanakan di hotel.

“Bahasanya adalah efisiensi. Salah satunya ketika kita melakukan efisiensi ini, tujuan utamanya adalah setiap anggaran yang menghabiskan banyak, apalagi tentang upacara, kegiatan perjalanan dinas dan lain seterusnya, rapat-rapat yang mesti di hotel, kita lakukan penghematan,” jelasnya.

Hal serupa, lanjut Yono, diterapkan dalam pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan tahun ini. Pemkot Balikpapan memilih lokasi di depan Kantor Wali Kota sebagai salah satu bentuk penghematan.

Meski jumlah peserta upacara juga dipangkas, Yono memastikan hal tersebut tidak mengurangi kekhidmatan peringatan HUT Kemerdekaan.

Dia menyebut, dari kapasitas sekitar 4.000 peserta, jumlah peserta tahun ini berkurang hingga sekitar sepertiganya. Namun, pengurangan jumlah peserta tersebut diharapkan tidak menghilangkan keterwakilan masyarakat Balikpapan.

“Karena kan berkurang juga peserta dari 4.000, sepertiganya kosong. Secara normatif, sesuai aturan, itu kita tidak mengurangi khidmatnya tujuh belasan,” ujarnya.

Justru, menurut Yono, pengurangan peserta dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan seluruh unsur masyarakat tetap terwakili. Mulai dari instansi, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga paguyuban yang ada di Kota Balikpapan.

“Dengan dikuranginya peserta itu justru berharap pemerintah mengundang seluruh instansi, tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan seluruh paguyuban yang ada di Kota Balikpapan. Mengakomodir dan mewakili semua kegiatan tujuh belasan ini,” katanya.

Hal itu dinilai penting karena Balikpapan merupakan kota dengan masyarakat yang beragam. Berbagai suku dan agama hidup berdampingan di Kota Balikpapan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat dinilai perlu dilibatkan dalam momentum peringatan kemerdekaan.

“Salah satunya karena kita ini bermacam-macam suku, agama. Kita libatkan semua tokoh masyarakat, termasuk semua instansi dan Forkopimda tetap diundang. Artinya tidak mengurangi rasa khidmatnya 17 Agustus di tahun ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Yono menyampaikan bahwa tidak ada pembatasan dari pemerintah terhadap kegiatan masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan. Lomba, pesta rakyat, maupun kegiatan lain yang digelar masyarakat tetap dapat dilaksanakan.

“Kalau untuk pembatasan mengenai masalah bagaimana masyarakat memberikan peringatan ini, apa pun kegiatannya, pemerintah tidak ada imbauan apa pun. Artinya tergantung pada masyarakatnya, RT atau warganya yang selalu melakukan itu dulu. Seperti apa pun silakan,” tuturnya.

Menurut Yono, pemerintah tidak membuat aturan khusus untuk membatasi kegiatan masyarakat dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan.

“Artinya pemerintah tidak ada batasan apa pun, tidak juga membuat aturan apa pun untuk pembatasan ini. Hanya saja kalau upacara yang bentuknya di pemerintah kota itu memang dialihkan ke depan,” tambahnya.

Pemindahan lokasi upacara tersebut, kata dia, memiliki dua tujuan. Selain untuk menjaga kekhidmatan, kebijakan itu juga untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran.

“Tujuannya salah satunya adalah kekhidmatan. Yang kedua, jangan sampai kelihatan bahwa kita ini terlalu euforia atau mungkin terlalu berhambur-hambur tentang anggaran,” katanya.

Yono menegaskan, efisiensi tidak hanya diterapkan dalam kegiatan tertentu. Penghematan dilakukan di seluruh lini pemerintahan, termasuk setiap instansi maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan.

“Karena sesuai dengan instruksi pemerintah pusat bahwa kita ini menghemat anggaran setiap dini, bahkan setiap instansi, bahkan setiap OPD yang ada di Kota Balikpapan. Jadi penghematan semua,” ujarnya.

Bahkan, penghematan tersebut menyasar pengeluaran dengan nilai relatif kecil.

“Bahkan kita ini uang-uang receh yang Rp 200 ribu apa pun, kita hemat,” tegasnya.

Langkah tersebut dinilai penting karena kondisi pendapatan daerah Balikpapan juga mengalami penurunan. Yono menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 turun sekitar Rp 300 miliar.

“Hari ini pendapatan kita juga, artinya PAD kita juga mungkin sama-sama tahu, kita turun. 2025 juga turun sekitar Rp 300 miliaran. Nah, ini juga kita perlu genjot,” jelasnya.

Tidak hanya PAD, dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga mengalami pengurangan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengelola keuangan.

“Karena kuncinya adalah di PAD kita. Bahkan dana transfer pusat, dana transfer provinsi pun juga kita berkurang. Makanya pemerintah mengelola keuangan ini sebaik mungkin supaya penghematan terjadi dan tidak mengurangi yang substansial,” paparnya.

Dengan demikian, Yono berharap efisiensi tidak sampai mengganggu pelayanan pemerintahan. Kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program yang bersifat substansial tetap harus berjalan.

“Sehingga pemerintahan berjalan baik, mengakomodir masyarakat, permintaan masyarakat, serta memberikan infrastruktur dan seterusnya itu terakomodir. Dengan catatan penghematan di dalam,” katanya.

Dia menekankan, penghematan yang dimaksud terutama dilakukan pada sisi internal pemerintahan. Anggaran untuk hal-hal yang dinilai tidak terlalu krusial atau tidak begitu penting dapat ditekan.

“Penghematan di dalam itu artinya penghematan di internal pemerintahan untuk hal-hal yang mungkin tidak begitu krusial atau tidak begitu penting,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yono juga sempat mendapat pertanyaan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk kaitannya dengan Kaltara. Namun, pernyataan terkait hal itu dalam sesi wawancara belum terekam secara lengkap. (mto)