Iklan Dua

Sembilan Kendaraan Tanpa Pemilik di Setkab Kukar Segera Dilelang

$rows[judul]
Porosnusantaranews,KUTAI KARTANEGARA – Sembilan unit kendaraan yang selama ini berada di lingkungan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) segera memasuki proses pelelangan. Kendaraan tersebut sebelumnya tidak diketahui secara pasti asal-usul maupun pihak yang bertanggung jawab atas keberadaannya.

Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, penelusuran akan lebih dulu dilakukan untuk memastikan status kendaraan sebelum ditindaklanjuti melalui mekanisme pengelolaan barang milik daerah.

“Yang sembilan unit di Setkab itu memang tidak diketahui siapa pemilik atau asal-usulnya," ungkapnya, Kamis (19/11/2026)

Menurutnya, persoalan kendaraan tanpa kejelasan pemilik itu menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam penataan aset pemerintah daerah. Keberadaan fisik kendaraan belum cukup untuk menentukan langkah penyelesaian apabila asal-usul dan status administrasinya belum diketahui.

"Makanya kita telusuri dulu, karena harus jelas statusnya sebelum kita lakukan proses berikutnya,” ujarnya.

Bagus menyebut, setelah melalui proses penelusuran dan tidak ditemukan pihak yang mengklaim kepemilikan, kendaraan tersebut diarahkan untuk diproses sebagai barang temuan. Langkah ini diperlukan agar aset yang selama ini tidak jelas statusnya dapat ditangani melalui jalur administrasi yang sesuai.

Ia menjelaskan, penyelesaian kendaraan itu tidak bisa dilakukan dengan langsung melelangnya tanpa dasar administrasi. Penetapan status menjadi bagian penting untuk memastikan proses pengelolaan hingga penjualan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau memang tidak ada yang mengakui atau mengambil, tentu harus ada proses administrasi yang kita tempuh. Tidak bisa langsung begitu saja kita lelang,” jelasnya.

Dalam proses berikutnya, kendaraan tersebut telah diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pelelangan barang temuan.

Bagus berharap langkah yang diambil itu dapat memberikan kepastian status, dan juga menjadi bagian dari penertiban administrasi aset agar tidak terus menjadi beban pengelolaan.

"Penyelesaian ini tentu dapat mengurangi penumpukan kendaraan yang tidak lagi jelas penguasaannya di lingkungan pemerintah daerah," pungkasnya. (Adv)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)