Iklan Dua

Membangun Klinik Kesehatan Tidak Cukup dengan Gedung: Masyarakat Membutuhkan Dokter dan Pelayanan yang Berkualitas

$rows[judul]
Oleh: Andyka Kawa, SKM., M.Kes., CWCCA., C.IQA

Praktisi kesehatan, surveyor fasilitas pelayanan kesehatan, dosen, dan manajemen rumah sakit di Kota Palu.



Pembangunan fasilitas kesehatan sering kali dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan. Gedung klinik dibangun, sarana dan prasarana disediakan, peralatan kesehatan dibeli, kemudian fasilitas tersebut diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan: apakah keberadaan bangunan dan fasilitas kesehatan secara otomatis menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas?

Jawabannya tentu tidak.

Masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan tidak hanya membutuhkan ruang pemeriksaan, tempat tidur, peralatan medis, atau papan nama klinik. Mereka membutuhkan tenaga medis yang kompeten, tenaga kesehatan yang tersedia, pelayanan yang dapat diakses, serta kepastian bahwa setiap tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi dan mengutamakan keselamatan pasien.

Di sinilah kita perlu melihat kembali arah pembangunan pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Memperbanyak fasilitas kesehatan memang penting, tetapi memastikan fasilitas tersebut benar-benar mampu memberikan pelayanan jauh lebih penting.

Gedung tersedia, tetapi bagaimana dengan tenaga medis?

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem kesehatan Indonesia adalah ketimpangan distribusi sumber daya manusia kesehatan. Persoalan ini bukan hanya menyangkut jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tersedia, melainkan juga persebaran, kompetensi, serta kemampuan fasilitas kesehatan mempertahankan tenaga profesional di wilayah tempat mereka dibutuhkan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui publikasinya pada 3 Maret 2026 menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan sumber daya manusia kesehatan. Salah satu temuan yang perlu menjadi perhatian adalah hanya sekitar 65 persen Puskesmas yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar minimum.

Angka tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan pemerataan pelayanan kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun fasilitas baru. Sebab, fasilitas kesehatan tanpa dukungan tenaga profesional yang memadai berisiko tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.

Kondisi ini menjadi semakin penting ketika pemerintah mendorong pengembangan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan primer, termasuk klinik yang dibentuk melalui berbagai inisiatif pembangunan di tingkat masyarakat.

Kehadiran fasilitas baru tentu patut diapresiasi apabila mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pembangunan tersebut harus disertai perencanaan kebutuhan tenaga medis, pembiayaan operasional, sistem rujukan, serta mekanisme pengawasan yang jelas.

Jangan sampai kita berhasil membangun banyak gedung pelayanan kesehatan, tetapi masyarakat tetap kesulitan memperoleh pemeriksaan dokter, pelayanan yang berkesinambungan, atau penanganan awal ketika menghadapi kondisi kegawatdaruratan.

Regulasi sudah mengatur, implementasi harus dipastikan

Sebenarnya, pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan untuk memastikan fasilitas kesehatan diselenggarakan sesuai standar.

Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan mengatur persyaratan penyelenggaraan klinik, termasuk aspek sumber daya manusia dan organisasi.

Dalam ketentuan mengenai Klinik Pratama, penanggung jawab pelayanan harus berasal dari tenaga medis. Regulasi tersebut juga mengatur kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai jenis serta kemampuan pelayanan klinik. Artinya, keberadaan klinik tidak cukup hanya dibuktikan dengan tersedianya bangunan dan peralatan, tetapi harus didukung oleh tenaga profesional yang memenuhi persyaratan.

Sementara itu, penyelenggaraan Puskesmas diatur melalui Permenkes Nomor 19 Tahun 2024. Regulasi ini mencakup tugas, fungsi, persyaratan, peningkatan mutu pelayanan, jejaring pelayanan kesehatan, pembinaan, dan pengawasan.

Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan tata kelola yang lebih luas daripada sekadar pembangunan fisik.
Persoalannya kemudian terletak pada implementasi. Apakah seluruh persyaratan benar-benar dipenuhi? Apakah tenaga medis hadir sesuai jadwal pelayanan? Apakah izin praktik sesuai dengan tempat praktiknya? Apakah fasilitas memiliki prosedur pelayanan, sistem pencatatan, pengelolaan obat, pengendalian infeksi, serta mekanisme rujukan yang berjalan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu menjadi bagian dari pengawasan pemerintah dan evaluasi penyelenggara fasilitas kesehatan.

Puskesmas tidak boleh kehilangan peran strategisnya
Dalam pengembangan pelayanan kesehatan primer, keberadaan klinik dan Puskesmas seharusnya tidak ditempatkan dalam hubungan yang saling meniadakan.

Keduanya dapat menjadi bagian dari sistem pelayanan yang saling melengkapi. Klinik dapat memperluas pilihan akses masyarakat, sementara Puskesmas tetap menjalankan fungsi penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, upaya promotif dan preventif, pengendalian penyakit, serta penguatan jejaring pelayanan primer.

Puskesmas memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas pada pemeriksaan pasien yang datang ke gedung pelayanan. Di dalamnya terdapat fungsi kesehatan masyarakat, pemantauan wilayah, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan pencegahan penyakit.

Karena itu, pengembangan klinik perlu disertai koordinasi yang baik dengan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Sistem rujukan, pertukaran informasi, kesinambungan pelayanan, dan pembagian peran harus dirancang secara jelas.

Jika pengembangan fasilitas baru tidak terintegrasi dengan sistem pelayanan yang sudah ada, kita berisiko membangun layanan yang berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, masyarakat justru menghadapi kebingungan dalam memperoleh pelayanan, sementara sumber daya kesehatan yang terbatas tidak dimanfaatkan secara optimal.

Mutu dan keselamatan pasien harus menjadi ukuran keberhasilan

Dalam perspektif manajemen pelayanan kesehatan, keberhasilan fasilitas kesehatan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah bangunan, jumlah ruangan, atau kelengkapan peralatan.
Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah masyarakat memperoleh pelayanan yang aman, efektif, tepat waktu, berorientasi pada kebutuhan pasien, dan berkesinambungan.
Ketersediaan dokter harus diikuti dengan kepastian jadwal pelayanan. Tenaga kesehatan harus bekerja sesuai kompetensi dan kewenangan klinis. Peralatan medis harus dipelihara dan dipastikan berfungsi. Obat harus dikelola dengan baik. Risiko infeksi harus dikendalikan. Pasien yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut harus memperoleh rujukan yang tepat.
Hal-hal tersebut merupakan bagian dari sistem mutu dan keselamatan pasien yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bahkan, fasilitas yang secara fisik terlihat lengkap sekalipun tetap memiliki risiko apabila tidak didukung tata kelola klinis dan manajemen operasional yang baik.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proses perizinan, pembinaan, dan pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif.

Pengawasan juga harus melihat praktik pelayanan sehari-hari, kecukupan tenaga, kepatuhan terhadap standar, serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pemerataan tidak cukup dengan membangun, tetapi juga mempertahankan
Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankan tenaga medis dan tenaga kesehatan agar bersedia bekerja secara berkelanjutan di wilayah yang membutuhkan.

Ketersediaan tenaga kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah lulusan pendidikan kesehatan. Ada faktor lain yang sangat menentukan, seperti insentif, kepastian karier, lingkungan kerja, fasilitas pendukung, keamanan, kesempatan pengembangan kompetensi, dan dukungan pemerintah daerah.

Wilayah terpencil, perbatasan, kepulauan, serta daerah dengan keterbatasan infrastruktur membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda.

Penempatan tenaga kesehatan tanpa memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kerja berisiko menghasilkan penugasan yang tidak berkelanjutan.

Karena itu, kebijakan pemerataan tenaga kesehatan perlu bergerak dari pendekatan yang hanya berorientasi pada penempatan menuju pendekatan yang juga memperhatikan retensi dan keberlanjutan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan penyelenggara fasilitas kesehatan perlu membangun kerja sama dalam perencanaan kebutuhan, distribusi, peningkatan kompetensi, serta penyediaan lingkungan kerja yang layak.

Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan bangunan pelayanan
Pengembangan fasilitas kesehatan primer merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem kesehatan nasional.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus dinilai dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Kita tentu tidak ingin masyarakat datang ke sebuah klinik, tetapi tidak memperoleh pelayanan karena dokter tidak tersedia.

Kita juga tidak ingin fasilitas kesehatan dibangun tanpa perencanaan pembiayaan operasional, tenaga profesional, dan sistem rujukan yang memadai.

Pembangunan kesehatan harus berorientasi pada kebutuhan manusia, bukan semata-mata pada capaian fisik pembangunan.

Sudah saatnya ukuran keberhasilan pembangunan fasilitas kesehatan diperluas. Bukan hanya berapa banyak klinik yang telah dibangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang benar-benar memperoleh pelayanan.

Bukan hanya berapa banyak fasilitas yang telah diresmikan, tetapi seberapa baik mutu pelayanan yang diberikan. Bukan hanya berapa banyak tenaga kesehatan yang ditempatkan, tetapi seberapa lama mereka dapat bertahan dan memberikan pelayanan secara konsisten.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar gedung pelayanan kesehatan. Mereka membutuhkan dokter yang hadir, tenaga kesehatan yang kompeten, pelayanan yang aman, dan sistem kesehatan yang dapat diandalkan.

Sebab, membangun fasilitas kesehatan berarti membangun kemampuan untuk melayani manusia. Dan kemampuan itu tidak pernah cukup hanya dengan beton, ruangan, serta peralatan. Ia membutuhkan tenaga profesional, tata kelola yang baik, dan komitmen berkelanjutan terhadap mutu pelayanan.

Referensi utama artikel:

Kementerian Kesehatan RI. Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan.

Kementerian Kesehatan RI. Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 

WHO Indonesia. (3 Maret 2026). Indonesia Memperkuat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Analisis Pasar Ketenagakerjaan. 

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI. (17 November 2026). Analisis Isu Publik Kesehatan Utama Periode 6–13 November 2026. (*) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)