Porosnusantaranews,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat pengawasan terhadap aset daerah melalui pemetaan berbasis geotagging. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap barang milik daerah memiliki informasi lokasi dan dokumentasi fisik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, pemetaan tersebut menjadi upaya mencocokkan catatan inventaris pemerintah dengan kondisi aset yang sebenarnya di lapangan.
“Selama ini kita memiliki data aset dalam administrasi. Namun, data itu perlu dibuktikan dengan kondisi fisiknya, sehingga kita tahu barang tersebut benar-benar ada dan lokasinya bisa ditemukan,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Melalui metode tersebut, setiap aset didokumentasikan menggunakan foto dan dilengkapi titik koordinat. Informasi itu memungkinkan pemerintah mengetahui posisi aset secara lebih terperinci, baik berupa tanah, bangunan maupun kendaraan.
Bagus menjelaskan, keberadaan dokumentasi visual dan koordinat akan mempermudah proses pengecekan apabila sewaktu-waktu diperlukan pemeriksaan terhadap aset tertentu.
“Misalnya ada tanah atau bangunan milik pemerintah, kita tidak cukup hanya melihat alamat yang tercantum dalam dokumen. Kita juga harus memiliki titik lokasinya dan bukti kondisi fisik di lapangan,” jelasnya.
Menurutnya, pemetaan tersebut sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan administratif yang belum tentu menggambarkan kondisi terkini. Dengan informasi berbasis lokasi, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah.
“Kalau data lokasi dan fotonya sudah tersedia, kita akan lebih mudah melakukan pengecekan. Tidak perlu lagi hanya mengandalkan informasi tertulis untuk memastikan keberadaan aset,” tambah Bagus.
Hasil dokumentasi selanjutnya disinkronkan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dengan demikian, informasi fisik yang diperoleh dari lapangan dapat menjadi bagian dari pembaruan basis data aset pemerintah daerah.
BPKAD Kukar berharap penerapan geotagging membuat pengawasan aset lebih terukur. Kejelasan lokasi dan kondisi barang juga menjadi modal penting untuk memastikan aset daerah tetap berada dalam penguasaan dan pengawasan pemerintah. (Adv)
Tulis Komentar