Iklan Dua

BPKAD Kukar Utamakan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Daerah

$rows[judul]
Porosnusantaranews,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengedepankan upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa tanah yang berkaitan dengan aset daerah. Pendekatan tersebut menjadi pilihan awal apabila persoalan masih memungkinkan diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama para pihak.

Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, penyelesaian sengketa tidak harus selalu berujung pada proses hukum di pengadilan. Pemerintah terlebih dahulu melihat peluang penyelesaian melalui jalur nonlitigasi.

“Kalau masih ada ruang untuk duduk bersama dan membicarakan persoalannya, tentu kita upayakan melalui mediasi terlebih dahulu. Tidak semua sengketa harus langsung diselesaikan dengan gugatan,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, pendekatan mediasi dapat membuka ruang bagi kedua belah pihak untuk menjelaskan dasar klaim masing-masing. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki kesempatan mencari penyelesaian tanpa harus melalui proses persidangan yang membutuhkan tahapan lebih panjang.

Bagus menegaskan, upaya mediasi tetap harus didukung pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan tanah. Hal ini penting agar pembicaraan tidak hanya didasarkan pada pengakuan masing-masing pihak, tetapi juga mempertimbangkan bukti administrasi yang tersedia.

“Kita harus tahu dulu persoalannya seperti apa dan apa yang menjadi dasar masing-masing pihak. Kalau semuanya sudah jelas, baru bisa dilihat apakah ada jalan keluar yang dapat disepakati,” jelasnya.

Dalam penanganannya, BPKAD Kukar juga dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kukar untuk memperoleh pendampingan terkait aspek hukum. Keterlibatan pihak kejaksaan diperlukan agar langkah penyelesaian yang dipilih tidak bertentangan dengan ketentuan.

Bagus menyebut, apabila komunikasi tidak menghasilkan kesepakatan, pemerintah daerah tetap memiliki pilihan untuk melanjutkan persoalan melalui jalur litigasi. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada kajian terhadap dokumen dan posisi hukum masing-masing pihak.

“Mediasi memang kita dorong lebih dahulu, tetapi kalau tidak menemukan titik temu, tentu ada langkah berikutnya. Pemerintah juga harus memiliki pertimbangan hukum sebelum menentukan penyelesaian melalui pengadilan,” pungkasnya. (Adv)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)