Porosnusantaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Kelayakan hotel dan penginapan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ). Pemeriksaan langsung diminta dilakukan untuk memastikan fasilitas yang disiapkan benar-benar memenuhi kebutuhan para kafilah dari berbagai daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan Bupati Kukar telah menerima laporan perkembangan persiapan kegiatan tersebut. Secara umum, kepala daerah memberikan respons positif terhadap paparan tim, tetapi mengingatkan sejumlah aspek yang perlu diperiksa lebih terperinci.

Salah satu catatan penting berkaitan dengan akomodasi peserta. Menurut Sunggono, informasi mengenai jumlah kamar dan harga hotel yang telah disampaikan kepada calon kafilah harus disertai kepastian mengenai kondisi fasilitas sebenarnya.

“Pak Bupati memberikan masukan yang sangat detail. Misalnya, kita sudah menyampaikan informasi kepada calon kafilah mengenai hotel yang tersedia, jumlah kamar, sampai harga kamarnya. Tetapi beliau mengingatkan agar semuanya juga dicek secara langsung,” ujarnya, Senin (2/11/2026).

Ia menjelaskan, pemeriksaan tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan data administrasi atau informasi dari pengelola penginapan. Tim perlu melihat langsung kondisi kamar yang nantinya ditempati peserta.

Aspek kenyamanan seperti kondisi ruangan, tempat tidur hingga fasilitas kamar mandi menjadi bagian yang harus dipastikan. Hal ini penting agar kafilah mendapatkan pelayanan akomodasi yang sesuai selama berada di Kukar.

“Jangan hanya melihat jumlah kamarnya atau berapa harga sewanya. Ruangannya seperti apa, kasurnya bagaimana, kamar mandinya layak atau tidak, itu juga harus dipastikan,” jelasnya.

Sunggono menilai kesiapan penginapan merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan penyelenggara. Sebab, kegiatan yang melibatkan peserta dari berbagai kabupaten dan kota membutuhkan fasilitas akomodasi yang memadai.

Ia memastikan catatan Bupati tersebut menjadi perhatian tim persiapan untuk segera ditindaklanjuti. Dengan pemeriksaan langsung, pemerintah ingin menghindari persoalan fasilitas ketika para kafilah sudah tiba di lokasi kegiatan.

“Jangan sampai secara administrasi semuanya terlihat siap, tetapi ketika peserta datang ternyata masih ada fasilitas yang bermasalah. Kita ingin apa yang sudah direncanakan itu benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya. (Adv)