Kabupaten Penajam Paser Utara mendesak Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV mempercepat proyek infrastruktur air bersih dan irigasi. Mengurai sumbatan birokrasi di tengah bayang-bayang kekeringan dan banjir.

Porosnusantaranews,SAMARINDA–Langkah kaki Mudyat Noor tampak bergegas saat memasuki Ruang Rapat Mahakam, Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV di Samarinda, Senin, 19 Oktober 2026. 

Hari itu, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) ini memboyong tim teknisnya—termasuk Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Muhajir dan Direktur Perumda Danum Taka Abdul Rasyid—bukan untuk sekadar seremonial ketok palu. 

Mereka membawa tumpukan pekerjaan rumah yang mendesak: urusan perut dan hajat hidup warga di beranda Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di dalam ruang rapat yang sejuk, atmosfer diskusi justru berjalan hangat. PPU sedang berpacu dengan waktu. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan baru, kabupaten ini dihadapkan pada kontradiksi laten: ancaman banjir di satu sisi, dan jerat kelangkaan air baku serta irigasi pertanian di sisi lain.

Masalahnya, kunci pemecahan problem ini tidak sepenuhnya berada di tangan Mudyat. Otoritas pengelolaan wilayah sungai krusial di daerah tersebut berada di bawah kendali pemerintah pusat melalui BWS.

Tanpa ketukan pintu yang agresif, program daerah terancam berjalan di tempat akibat ego sektoral.

"Hari ini kami konsolidasi dengan kawan-kawan BWS IV. Kita berkoordinasi bersama untuk membangun infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih dan pengelolaan irigasi lahan pertanian yang selama ini kewenangannya ada di BWS," kata Mudyat seusai pertemuan.

Nada bicaranya lugas, menyiratkan ada tenggat waktu yang harus segera dikejar.

Bagi PPU, sinkronisasi ini adalah persoalan hidup dan mati sektor pertanian mereka.

Selama ini, para petani kerap mengeluhkan pasokan air yang tidak menentu. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk seiring geliat IKN menuntut jaminan ketahanan air baku yang kokoh. Jika keran investasi infrastruktur dari pusat tersumbat, PPU khawatir hanya akan menjadi penonton di tengah megahnya pembangunan tetangga mereka.

Melalui audiensi maraton ini, Pemkab PPU mencoba memotong jalur birokrasi yang berbelit. Mudyat berharap pertemuan ini menghasilkan cetak biru yang konkret guna menyelaraskan program daerah dengan kucuran anggaran pusat.

 "Mudah-mudahan sinergi ini membuahkan hasil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pertemuan lintas instansi ini menjadi sinyal bahwa PPU enggan lambat panas. Ketika air bersih dan ketahanan pangan menjadi taruhan, diplomasi meja rapat adalah jalan pertama yang harus dibereskan sebelum alat-alat berat mulai bekerja di lapangan. (Adv)