Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Suasana tegang masih terasa di hari ketiga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Balikpapan.

Antrean panjang dan keluhan dari orang tua mewarnai proses pendaftaran, memunculkan kekhawatiran tentang praktik-praktik tak sehat yang berpotensi mencederai keadilan dalam dunia pendidikan.

Di tengah sorotan publik, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang untuk praktik titipan atau pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan siswa.

“Anak siapa pun, termasuk anak pejabat, tidak boleh dititipkan. Kalau ada yang membayar demi bisa masuk sekolah negeri, saya tegaskan: itu pelanggaran. Laporkan segera,” tegasnya, pada Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, pendidikan adalah hak setiap anak. Tak satu pun warga Balikpapan, ujarnya, boleh kehilangan kesempatan untuk bersekolah hanya karena praktik kecurangan. “Semua anak punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tambah Rahmad.

Ia juga menyinggung praktik lama yang kerap muncul saat penerimaan siswa: jatah kursi yang dijual oleh oknum guru atau pihak sekolah. “Mindset seperti itu harus diubah. Jangan sampai terulang,” ujarnya dengan nada serius.

Menyikapi permasalahan daya tampung, Rahmad menyebut bahwa selama masa kepemimpinannya, empat sekolah menengah pertama (SMP) telah dibangun. Namun, untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA), ia mengakui bahwa fasilitas yang tersedia belum mencukupi. “Tahun depan kita upayakan pembangunan SMA baru,” kata dia.

Sebagai langkah jangka pendek, Pemerintah Kota Balikpapan telah bekerja sama dengan 13 sekolah swasta yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk menampung siswa baru.

Terkait kekurangan tenaga pengajar di sekolah swasta, Rahmad membuka kemungkinan penempatan guru ASN untuk membantu.

“Nanti kita bahas. Kalau memungkinkan, guru-guru negeri bisa diperbantukan di sekolah swasta,” pungkasnya. (mto)