Porosnusantaranews,BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna pertama masa sidang I tahun 2025/2026, yang berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, pada Jumat (12/9/2025). 

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Alwi Al Qadri, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, serta anggota DPRD dan sejumlah tamu undangan.

Rapat ini membahas dua agenda penting, yaitu penyampaian nota penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta pengumuman penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.

Ketua DPRD Alwi Al Qadri menyampaikan bahwa sebelumnya, pada 13 Agustus 2025, telah disepakati kebijakan umum anggaran serta plafon anggaran sementara untuk tahun 2026. Selain itu, pihak DPRD dan pemerintah daerah juga menyetujui kontrak multiyears untuk pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur. “Kini saatnya mendengarkan nota penjelasan wali kota mengenai rancangan perubahan APBD 2026,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo mewakili Wali Kota menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka-angka dalam anggaran, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola amanah rakyat. “Setiap rupiah yang ada dalam anggaran ini adalah titipan rakyat yang harus dikelola demi kesejahteraan bersama,” kata Bagus.

APBD Balikpapan 2026 mengusung tema “Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern.” Tema ini sejalan dengan arah kebijakan nasional serta posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kota menargetkan sebesar Rp3,83 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,58 triliun, transfer pusat dan antar daerah Rp2,25 triliun, serta pendapatan sah lainnya Rp4,5 miliar. Sedangkan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp4,28 triliun.

Fokus anggaran diarahkan pada lima prioritas utama, yaitu peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; pembangunan infrastruktur perkotaan termasuk pengendalian banjir dan transportasi publik; penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM dan pariwisata; ketahanan pangan melalui pembangunan pasar induk; serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital.

Meski telah disusun secara berimbang, APBD 2026 masih menyisakan defisit sekitar Rp450 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, terutama dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2025.

Bagus mengakui sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti tingginya porsi belanja rutin dan ketergantungan pada transfer pusat. Namun, ia optimistis hal tersebut dapat diatasi melalui sinergi antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat.

“Harapan kami, APBD ini dapat mendorong Balikpapan menjadi lebih maju, nyaman, berkelanjutan, serta semakin siap menjalankan peran strategis sebagai pintu gerbang sekaligus mitra utama IKN,” tutup Bagus. (mto)