Pandangan umum fraksi dibacakan Muhammad Najib dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Senin (6/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang diraih secara berturut-turut sejak 2013.

Meski demikian, fraksi menilai opini WTP tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah bebas dari persoalan. Oleh karena itu, DPRD dinilai perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui pembentukan Panja atau Pansus guna menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK.

Selain aspek pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah yang dinilai belum mencapai target. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didorong mengoptimalkan potensi pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sektor pendidikan, fraksi menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Persoalan tersebut meliputi keterbatasan daya tampung sekolah, kekurangan fasilitas gedung, ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, hingga konflik internal di sejumlah yayasan sekolah swasta yang berdampak terhadap hak belajar siswa.

Fraksi juga meminta Pemerintah Kota Balikpapan memberikan perhatian terhadap kelancaran proses belajar mengajar di tengah keterbatasan jumlah guru serta masih banyaknya tenaga pendidik berstatus non-ASN yang belum memperoleh kepastian status.

Persoalan layanan air bersih turut menjadi perhatian. Fraksi meminta Pemerintah Kota membenahi manajemen Perumda Tirta Manuntung Balikpapan agar lebih efektif, profesional, akuntabel, dan transparan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Di bidang infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menilai perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan perlu disiapkan lebih matang seiring pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan. Dinas Pekerjaan Umum juga didorong memperbaiki sistem drainase yang belum terintegrasi secara optimal, termasuk meningkatkan pemeliharaan saluran dan bendungan yang mengalami sedimentasi maupun penyumbatan. Menurut fraksi, kondisi tersebut berkontribusi terhadap terjadinya genangan dan banjir saat musim hujan yang berdampak pada kerusakan jalan.

Fraksi juga kembali mengusulkan pembentukan Panitia Khusus DPRD untuk mengevaluasi proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Kecamatan Balikpapan Barat. Evaluasi dinilai perlu dilakukan karena proyek tersebut telah mengalami wanprestasi sehingga diperlukan kajian menyeluruh sebelum pembangunan dilanjutkan.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program yang mampu meningkatkan PAD sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan manfaat sosial bagi masyarakat.

Fraksi juga meminta Wali Kota mengevaluasi OPD yang tidak mencapai target PAD maupun OPD yang realisasi belanja daerahnya masih berada di bawah 95 persen. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi perhatian Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan.

Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan penyerapan APBD guna menekan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun-tahun mendatang. SILPA yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (mto)