Wakil Wali Kota Balikpapan Dr Ir H Bagus Susetyo, MM.,  menyampaikan hal itu setelah meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sepinggan 7, Minggu (16/8/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Bagus melihat langsung sejumlah tahapan pengelolaan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, pemorsian hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

SPPG Sepinggan 7 saat ini memiliki kapasitas sekitar 2.300 porsi makanan bagi siswa. Selain itu, sekitar 350 porsi disiapkan untuk kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Menurut Bagus, standar keamanan pangan menjadi salah satu hal utama yang harus dipastikan dalam operasional dapur MBG.

“Kami melihat mulai dari ruang kerja, gudang kering dan basah, chiller, pengaturan suhu, ruang persiapan, tempat pemasakan sampai proses pemorsian. Semua harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan,” kata Bagus.

Ia juga menyoroti aspek kebersihan dan pengelolaan limbah. SPPG Sepinggan 7 diketahui telah dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum limbah dialirkan menuju saluran pembuangan.

Namun, Bagus menegaskan kondisi SPPG Sepinggan 7 tidak bisa langsung dijadikan sebagai tolok ukur seluruh dapur MBG di Balikpapan.

Pemkot, kata dia, melakukan peninjauan secara acak untuk kemudian membandingkan penerapan standar di sejumlah SPPG lainnya, terutama yang berada di wilayah Balikpapan bagian barat.

“Kalau peralatan, ruangan dan prosesnya sama, berarti standar yang diterapkan BGN memang seragam. Tetapi kalau berbeda, tentu perlu kita lihat apa penyebabnya,” ujarnya.

Dorong Bahan Pangan dari Lokal

Di luar aspek keamanan pangan, Bagus melihat MBG sebagai peluang untuk menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Ia berharap kebutuhan bahan makanan untuk program tersebut tidak seluruhnya dipenuhi dari luar daerah. Komoditas seperti ayam, telur dan sayuran, menurut dia, dapat diserap dari petani, peternak, UMKM, koperasi maupun kelompok usaha masyarakat.

“Jangan sampai MBG hanya dilihat sebagai program pemberian makanan. Di dalamnya ada rantai ekonomi yang panjang. Petani, peternak, UMKM dan koperasi harus bisa ikut bergerak memenuhi kebutuhan pangan,” katanya.

Bagus juga membuka peluang agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ikut mengambil peran dalam rantai pasok MBG.

Dengan pola tersebut, manfaat program diharapkan tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh masyarakat yang berada di belakang proses penyediaannya.

“Kalau anak-anak kita makan bergizi, petani dan peternak juga mendapatkan pasar, UMKM tumbuh, koperasi bergerak. Inilah yang kita harapkan dari program MBG,” tutur Bagus.

Pengelola SPPG Diminta Responsif

Bagus turut mengingatkan pengelola SPPG agar memperhatikan keberadaan masyarakat di sekitar dapur MBG.

Menurut dia, operasional SPPG harus memberikan manfaat tanpa menimbulkan persoalan lingkungan. Karena itu, pengelola diminta menyediakan ruang komunikasi bagi warga untuk menyampaikan keluhan.

Persoalan seperti limbah, suara maupun gangguan lain yang muncul dari aktivitas dapur harus segera ditangani.

“Ruang untuk menerima masyarakat itu penting. Kalau ada keluhan mengenai limbah, suara atau hal lainnya, harus segera ditindaklanjuti. Program yang baik harus memberi manfaat bagi penerima manfaat sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Bagus berharap MBG nantinya berkembang menjadi sebuah ekosistem yang menghubungkan pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia menilai satu porsi makanan bergizi tidak hanya berbicara mengenai makanan yang sampai ke meja anak, tetapi juga menyangkut petani yang menanam sayuran, peternak yang menyediakan telur dan ayam, UMKM yang mengolah bahan pangan hingga koperasi yang mendukung distribusi.

“Semoga dari program ini, gizi anak meningkat, ekonomi rakyat ikut tumbuh, dan semakin banyak masyarakat lokal yang merasakan manfaatnya,” pungkas Bagus. (man)