Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), penanganan defisit anggaran, kelanjutan proyek strategis, hingga pemerataan pelayanan dasar masyarakat.
Pandangan fraksi tersebut dibacakan Ari Sanda dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kota Balikpapan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, pada Senin (16/11/2026).
Ari menyampaikan, Fraksi PKS-PPP telah mencermati secara saksama Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan APBD 2027 yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.
Menurutnya, 2027 menjadi fase krusial dalam perjalanan pembangunan Kota Balikpapan. Terlebih, pemerintah kota mengusung tema "Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera Mandiri dan Modern".
Bagi Fraksi PKS-PPP, tema tersebut bukan sekadar rangkaian kalimat seremonial dalam dokumen perencanaan. Lebih dari itu, tema tersebut merupakan janji sekaligus komitmen kolektif pemerintah kota kepada seluruh masyarakat Balikpapan.
"Di tengah proyeksi postur anggaran tahun 2027 sebesar Rp 3,49 triliun yang dihadapkan pada dinamika keterbatasan fiskal dan penyesuaian dana transfer, tema ini justru harus menjadi kompas utama dalam menentukan skala prioritas belanja daerah," kata Ari.
Berangkat dari semangat pembangunan tersebut, Fraksi PKS-PPP menyampaikan sejumlah catatan kritis, pertanyaan, serta masukan konstruktif untuk menjadi bahan pendalaman bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
PAD Rp 1,68 Triliun Jangan Bebani Masyarakat
Catatan pertama berkaitan dengan optimalisasi PAD dan kemandirian fiskal daerah.
Dalam struktur RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 2,93 triliun. Sementara target PAD ditetapkan sebesar Rp 1,68 triliun, di tengah menurunnya porsi dana transfer.
Fraksi PKS-PPP mengapresiasi komitmen pemerintah kota dalam memperkuat kemandirian fiskal. Namun, peningkatan target PAD tidak boleh hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak maupun retribusi yang berpotensi membebani pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Fraksi mempertanyakan terobosan konkret berbasis digitalisasi yang disiapkan pemerintah kota untuk memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi, menekan kebocoran retribusi daerah, serta mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah (BUMD).
Langkah tersebut dinilai penting agar target PAD Rp 1,68 triliun dapat tercapai secara realistis tanpa menghambat iklim investasi lokal.
Apalagi, capaian PAD 2026 hingga triwulan III baru menyentuh 68,2 persen dari target Rp 1,251 triliun. Kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret dan terukur agar target pendapatan tahun berikutnya dapat direalisasikan.
Selain mengoptimalkan PAD, pemerintah kota juga diharapkan mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan kota. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Defisit Rp 566,16 Miliar, Ketergantungan SILPA Disorot
Persoalan berikutnya menyangkut efektivitas belanja daerah, penanganan defisit, serta penundaan sejumlah proyek strategis.
Dengan proyeksi belanja daerah sebesar Rp 3,49 triliun dan pendapatan daerah Rp 2,93 triliun, RAPBD 2027 mencatatkan defisit sebesar Rp 566,16 miliar. Seluruh defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
Di sisi lain, keterbatasan fiskal memaksa pemerintah kota menunda sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pembangunan Flyover Muara Rapak. Kondisi tersebut juga diikuti pemangkasan signifikan belanja fisik pada Dinas Pekerjaan Umum.
Fraksi PKS-PPP mengingatkan agar ketergantungan terhadap SILPA dicermati secara hati-hati. Sebab, apabila realisasi SILPA tidak sesuai proyeksi, kondisi tersebut berisiko memicu persoalan gagal bayar.
Karena itu, fraksi mempertanyakan seberapa besar kepastian realisasi SILPA 2026 untuk menutup defisit Rp 566,16 miliar tersebut.
Selain itu, pemerintah kota didorong melakukan langkah strategis melalui upaya jemput bola ke kementerian teknis di pemerintah pusat. Tujuannya, agar proyek-proyek strategis tetap dapat terlaksana, termasuk Proyek Pengendalian Banjir Terpadu.
Begitu pula dengan proyek yang tertunda, seperti Flyover Muara Rapak dan revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur. Fraksi berharap proyek tersebut tetap bisa direalisasikan melalui dukungan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Pembangunan Dua Rumah Sakit Harus Diawasi Ketat
Pada sektor kesehatan, Fraksi PKS-PPP mengapresiasi komitmen pemerintah kota yang tetap mengamankan kelanjutan pembangunan RSU Sayang Ibu dan RSU Balikpapan Timur melalui skema tahun jamak atau multiyears.
Total anggaran untuk kedua proyek tersebut mencapai Rp 491,79 miliar. Langkah ini dinilai relevan dengan upaya pemerataan pembangunan dan penguatan pelayanan dasar masyarakat.
Meski demikian, fraksi mengingatkan besarnya anggaran dalam skema multiyears memiliki kerawanan, terutama terkait keterlambatan progres fisik pembangunan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan RSU Sayang Ibu. Fraksi menyoroti kondisi ketika dana telah masuk kepada kontraktor, tetapi progres pekerjaan justru jauh meleset dari target.
Fraksi juga mempertanyakan sistem pelelangan proyek tahun jamak tersebut. Sebab, pelaksanaan proyek multiyears berpotensi memunculkan kenaikan biaya di tengah jalan apabila tidak dikawal dengan manajemen proyek yang disiplin.
Karena itu, pemerintah kota diminta menjelaskan mekanisme pengawasan berkala yang diterapkan untuk menjamin ketepatan waktu dan mutu konstruksi kedua rumah sakit tersebut.
Tidak kalah penting, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga harus diperhatikan sejak awal. Mulai dari ketersediaan dokter spesialis, tenaga medis, hingga alat kesehatan.
Dengan persiapan tersebut, kedua fasilitas kesehatan diharapkan dapat langsung beroperasi secara optimal setelah pembangunan rampung.
Banjir, Air Bersih, dan Pendidikan Tetap Jadi Prioritas
Catatan keempat berkaitan dengan prioritas penanganan banjir, penyediaan air bersih, sektor pendidikan, serta penyelarasan program nasional.
Fraksi PKS-PPP menilai upaya mewujudkan Balikpapan sebagai kota modern dan sejahtera harus dimulai dengan menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Di antaranya pengendalian banjir, ketersediaan air bersih, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Pada saat bersamaan, RAPBD 2027 juga mengemban amanat untuk menyukseskan sejumlah program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Terkait penanganan banjir, fraksi mengapresiasi alokasi anggaran yang diprioritaskan untuk pemeliharaan drainase. Namun, pemerintah kota diminta memastikan program tersebut benar-benar menyasar titik-titik rawan genangan.
Fraksi juga mempertanyakan besaran anggaran yang disiapkan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase serta penanganan banjir di luar proyek pusat Bendali Sungai Ampal.
Sementara itu, pada persoalan air bersih, fraksi menyoroti kondisi penurunan debit air baku akibat kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut memaksa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menurunkan kapasitas produksi sehingga berdampak langsung terhadap puluhan ribu pelanggan di sejumlah wilayah.
Fraksi mendesak adanya alokasi anggaran yang jelas untuk mempercepat optimalisasi dan interkoneksi sumber air baku.
Selain itu, program penurunan tingkat kebocoran air melalui peremajaan pipa distribusi yang sudah tua juga harus menjadi perhatian. Pemerintah kota juga didorong menyediakan layanan tanggap darurat berupa bantuan air bersih gratis dan tandon komunal bagi masyarakat di wilayah yang terdampak krisis air.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKS-PPP meminta pemerintah kota memprioritaskan anggaran rehabilitasi ruang kelas yang rusak serta penambahan daya tampung sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP, khususnya di wilayah padat penduduk.
Langkah tersebut diperlukan agar persoalan keterbatasan kursi saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak terus berulang setiap tahun.
Fraksi juga meminta pemerintah mempertahankan program seragam sekolah gratis dan beasiswa bagi siswa miskin berprestasi.
Selain itu, ketepatan waktu pencairan insentif bagi guru swasta, guru honorer, serta tenaga pendidik PAUD, TK, TPA, dan TPQ harus dijamin.
Program Nasional Jangan Bebani APBD
Terkait integrasi program nasional di daerah, Fraksi PKS-PPP menilai perlu ada kejelasan pembagian porsi pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal tersebut penting agar pelaksanaan program nasional tidak membebani ruang fiskal Kota Balikpapan.
Fraksi pun mempertanyakan skema pembagian pembiayaan atau cost sharing antara APBN dan APBD 2027 dalam pelaksanaan program MBG, Koperasi Merah Putih, serta Sekolah Rakyat di Balikpapan.
Dana Transfer Khusus dan DBH Harus Dikawal
Catatan terakhir berkaitan dengan sinkronisasi dana transfer khusus atau earmarked serta percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
Fraksi PKS-PPP mencermati proyeksi pendapatan transfer sebesar Rp 1,24 triliun yang belum memasukkan alokasi dana transfer khusus.
Karena itu, pemerintah kota diminta memastikan struktur belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 tetap memiliki fleksibilitas penyesuaian yang terukur.
Selain itu, pemerintah kota harus intensif dan aktif mengawal pencairan hak DBH maupun realisasi Dana Kurang Salur yang menjadi hak Kota Balikpapan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun provinsi.
Berbagai catatan tersebut diharapkan menjadi bahan pembahasan lebih mendalam antara DPRD dan TAPD. Dengan begitu, RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya angka anggaran, tetapi juga memastikan setiap alokasi belanja benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya Balikpapan yang sejahtera, mandiri, dan modern. (Adv/mto)
Tulis Komentar