Iklan Dua

Fraksi Gerindra Soroti RAPBD Balikpapan 2027, Minta Anggaran Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

$rows[judul]
Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Balikpapan memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Fraksi ini menekankan agar setiap alokasi anggaran tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Rahmatia, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-21 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, pada Senin (16/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Rahmatia mengawali dengan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan atas upaya pemulihan aktivitas perdagangan di Pasar Sepinggan pascakebakaran. Langkah menyediakan tempat penampungan sementara bagi pedagang terdampak dinilai menjadi upaya penting untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi.

Fraksi Gerindra berharap langkah tersebut menjadi awal kebangkitan ekonomi para pedagang. Selain itu, pemulihan pasar juga perlu diikuti dengan penataan kawasan yang lebih aman dan nyaman.

Dukungan turut disampaikan kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial kontingen Balikpapan yang tengah berjuang dalam Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VIII Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Paser. Perjuangan dan prestasi para atlet disebut menjadi kebanggaan masyarakat Kota Balikpapan.

"Fraksi Partai Gerindra menyampaikan penghargaan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran Pemerintah Kota atas kerja perencanaan RAPBD 2027. Tema pembangunan, 'Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern', perlu diterjemahkan menjadi layanan yang semakin mudah dijangkau, lingkungan yang aman dan sehat, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi warga," kata Rahmatia.

Menurut Fraksi Gerindra, APBD merupakan instrumen penting untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pembahasan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada besaran alokasi maupun tingkat penyerapan.

Lebih dari itu, perlu dipastikan siapa yang menerima manfaat, persoalan apa yang berhasil diselesaikan, serta perubahan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Fraksi Gerindra juga menempatkan Pemkot dan DPRD sebagai mitra kelembagaan dengan peran berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menyampaikan enam catatan strategis sebagai arah penguatan RAPBD 2027.

Layanan Pendidikan dan Kesehatan Harus Siap Digunakan

Catatan pertama berkaitan dengan peningkatan layanan dasar, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Gerindra mengapresiasi rencana peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, termasuk pembangunan serta peningkatan fasilitas rumah sakit, puskesmas, dan sekolah.

Namun, pembangunan fisik harus dibarengi kesiapan tenaga kesehatan dan pendidik, alat kesehatan, obat-obatan, ruang belajar, sanitasi, sistem rujukan, hingga biaya operasional dan pemeliharaan.

Setiap fasilitas yang dibangun juga perlu memiliki perencanaan operasional sejak awal, jadwal pemanfaatan, serta indikator mutu pelayanan.

Dengan begitu, gedung yang telah selesai dibangun tidak hanya menjadi aset pemerintah, tetapi segera dapat difungsikan sebagai fasilitas pelayanan yang mudah diakses masyarakat, termasuk kelompok rentan dan warga berpenghasilan rendah.

Infrastruktur Harus Menjawab Persoalan Lingkungan

Kedua, Fraksi Gerindra menyoroti pembangunan infrastruktur yang harus mampu menyelesaikan persoalan lingkungan permukiman warga.

Dalam Nota Keuangan RAPBD 2027, belanja modal telah diarahkan untuk pembangunan jalan, jaringan dan irigasi, serta sarana lingkungan. Fraksi Gerindra mendukung kesinambungan program tersebut dengan penajaman prioritas berdasarkan titik rawan, kepadatan penduduk, akses menuju fasilitas umum, serta dampaknya terhadap keselamatan warga.

Penanganan genangan, misalnya, harus dilihat sebagai satu sistem secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut juga perlu dibarengi pemeliharaan saluran dan pengendalian kawasan.

Sementara pada sektor air minum dan sanitasi, prioritas pembangunan harus diarahkan pada perluasan akses, keandalan pasokan, serta penanganan wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan.

Fraksi Gerindra mengusulkan setiap proyek prioritas dilengkapi peta lokasi, target keluaran, jadwal pelaksanaan, serta rencana pemeliharaan setelah pekerjaan selesai.

UMKM dan Pelatihan Kerja Harus Berorientasi Hasil

Ketiga, penguatan ekonomi keluarga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan kesempatan kerja.

Fraksi Gerindra mencermati RAPBD 2027 telah memuat sejumlah program pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, sertifikasi dan standardisasi produk, penguatan pasar, pelatihan vokasi, hingga penempatan tenaga kerja.

Namun, program-program tersebut dinilai perlu lebih terhubung dengan kebutuhan nyata pasar dan dunia usaha.

Pelatihan kerja, misalnya, sebaiknya dirancang bersama calon pengguna tenaga kerja. Materinya perlu disertai praktik, sertifikasi yang relevan, serta penelusuran terhadap peserta setelah pelatihan.

Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan yang digelar, tetapi harus dilihat dari jumlah peserta yang berhasil memperoleh pekerjaan atau meningkatkan pendapatan.

Untuk UMKM, Fraksi Gerindra mendorong pemetaan kebutuhan barang dan jasa pemerintah yang berpotensi dipenuhi pelaku usaha lokal.

Selain itu, diperlukan pendampingan agar UMKM mampu memenuhi standar pengadaan serta memperoleh akses pasar yang lebih luas secara terbuka dan sesuai ketentuan.

Upaya tersebut bukan untuk menciptakan jalur khusus bagi pelaku usaha lokal, melainkan memastikan mereka memiliki kemampuan dan informasi yang memadai agar dapat bersaing secara sehat.

Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran

Keempat, Fraksi Gerindra meminta perlindungan sosial diperkuat agar tepat sasaran dan mudah dijangkau masyarakat.

Alokasi bantuan sosial dan rehabilitasi sosial harus mampu menjangkau keluarga maupun individu yang benar-benar menghadapi risiko sosial. Termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia terlantar.

Untuk memastikan ketepatan penerima, Fraksi Gerindra mendorong pemutakhiran data secara berkala serta verifikasi yang melibatkan unsur kewilayahan.

Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat warga yang memenuhi kriteria, tetapi belum masuk dalam data penerima bantuan, atau mengalami perubahan kondisi keluarga.

Penyaluran bantuan harus disertai informasi persyaratan yang sederhana. Pendampingan juga diperlukan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan.

Prinsipnya, bantuan sosial harus diberikan kepada orang yang tepat, sesuai kebutuhan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Sampah Jangan Hanya Fokus Pengangkutan

Kelima, Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan lingkungan melalui pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Fraksi mendukung rencana peningkatan layanan persampahan dan penguatan sarana pengelolaan lingkungan. Namun, langkah selanjutnya tidak boleh sekadar menambah kegiatan pengangkutan maupun membentuk fasilitas baru.

Upaya yang lebih penting adalah meningkatkan pengurangan sampah rumah tangga melalui pemilahan sejak dari sumber, pengolahan sampah organik berbasis komunitas, serta kemitraan dengan pelaku daur ulang yang telah beroperasi.

Pemerintah dapat menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap di setiap kawasan. Hasilnya kemudian diukur berdasarkan jumlah sampah yang berhasil dikurangi sebelum masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Pelaksanaan program juga perlu memanfaatkan fasilitas dan kelompok masyarakat yang sudah berjalan sehingga tidak menimbulkan duplikasi kegiatan.

Transparansi Belanja dan Pengawasan Proyek Diperkuat

Keenam, Fraksi Gerindra meminta pengelolaan belanja daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan menghasilkan manfaat.

Fraksi mendukung pengendalian belanja operasional yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pelayanan. Namun, kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan kebutuhan aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kesiapan teknis, kepastian lahan, dokumen pengadaan, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan harus diperiksa sebelum proyek dimulai.

Untuk memperkuat pengawasan publik, informasi mengenai proyek prioritas perlu disampaikan melalui kanal resmi pemerintah yang mudah diakses dan dipahami masyarakat.

Informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat lokasi proyek, lingkup pekerjaan, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, serta perkembangan fisik pekerjaan.

Fraksi Gerindra juga menilai penting adanya penjelasan mengenai dasar proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai salah satu sumber pembiayaan.

Hal itu mencakup kepastian kas serta kewajiban yang harus didahulukan agar pelaksanaan program prioritas tidak bergantung pada sumber pembiayaan yang belum tersedia.

Gerindra Siap Kawal RAPBD 2027

Pimpinan dan seluruh hadirin yang dihormati, Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk mengawal RAPBD 2027 sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat.

Pengawalan tersebut akan dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan, terutama terhadap proyek prioritas, fasilitas pelayanan dasar, serta program pemberdayaan ekonomi.

Pengawasan diarahkan pada sejumlah aspek yang dapat diperiksa secara konkret, mulai dari kesesuaian lokasi dan volume pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas pekerjaan, kesiapan fasilitas untuk digunakan, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.

Aspirasi masyarakat dan temuan di lapangan juga akan disampaikan melalui mekanisme resmi DPRD agar mendapatkan tindak lanjut.

Fraksi Gerindra turut meminta Pemkot Balikpapan menjelaskan target hasil, lokasi penerima manfaat, kesiapan pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi terhadap seluruh program prioritas.

Penjelasan juga diperlukan mengenai langkah pemerintah dalam menjaga kesinambungan pelayanan apabila pendapatan transfer maupun realisasi pembiayaan tidak sesuai dengan proyeksi awal.

Berbagai catatan tersebut disampaikan bukan untuk sekadar mengulang program yang telah berjalan. Sebaliknya, Fraksi Gerindra ingin memastikan alokasi anggaran yang tersedia mampu menghasilkan manfaat lebih terukur, menghindari tumpang tindih program, serta menjangkau kebutuhan masyarakat yang selama ini belum terpenuhi.

Bagi Fraksi Gerindra, keberhasilan APBD 2027 harus dapat dilihat dan dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Mulai dari fasilitas kesehatan dan pendidikan yang benar-benar berfungsi, lingkungan permukiman yang lebih aman, akses air bersih dan sanitasi yang semakin baik, terbukanya peluang kerja, UMKM yang mendapatkan akses pasar, hingga bantuan sosial yang benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.

Fraksi Gerindra menegaskan akan terus berdiri bersama masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat yang adil dan dapat dirasakan seluruh warga Kota Balikpapan. (Adv/mto) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)