Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Sejumlah persoalan mendasar di Kota Balikpapan menjadi sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), polusi asap, hingga persoalan transportasi di kawasan Pelabuhan Balikpapan, menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah kota.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, yang turut mewakili Hanura dan Demokrat, Taufik Qul Rahman, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-21 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaian pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, Taufik menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang terus berulang setiap tahun membutuhkan penanganan serius dan terencana.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah krisis air bersih, karhutla, dan polusi asap yang kerap terjadi saat kemarau panjang.
"Karena itu, Fraksi PKB menuntut mitigasi dan solusi jangka panjang yang terencana, bukan sekadar penanganan darurat," tegas Taufik.
Tak hanya persoalan lingkungan, Fraksi PKB juga menyoroti kondisi lalu lintas di kawasan Pelabuhan Balikpapan. Penyempitan jalan akibat aktivitas pedagang liar yang menggunakan trotoar serta maraknya kendaraan angkutan penumpang ilegal dari luar daerah dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat.
Taufik meminta Wali Kota Balikpapan menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar mengambil tindakan nyata terhadap persoalan tersebut.
Menurut dia, kendaraan yang tidak terdaftar sebagai angkutan resmi atau beroperasi secara ilegal itu kerap mengangkut penumpang setiap hari tanpa pengaturan yang jelas.
"Mohon tindakan tegas Bapak Wali Kota Balikpapan terkait hal tersebut. Hal ini kami sampaikan karena OPD-OPD tersebut selalu akan melakukan tindakan jika ada perintah langsung dari pimpinannya," ujarnya.
APBD 2027 Defisit Rp 566,16 Miliar
Selain menyampaikan aspirasi masyarakat, Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan kritis terhadap struktur RAPBD Balikpapan 2027.
Setelah mencermati penjelasan wali kota beserta Nota Keuangannya, Fraksi PKB menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan seluruh jajaran atas kerja keras dalam menyusun rancangan APBD 2027.
Namun, terdapat sejumlah hal yang dinilai memerlukan perhatian serius, terutama terkait kemampuan fiskal daerah, komposisi belanja, hingga strategi pembiayaan untuk menutup defisit.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, struktur APBD Balikpapan 2027 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 2,93 triliun, belanja daerah Rp 3,49 triliun, serta defisit sebesar Rp 566,16 miliar.
Fraksi PKB mencatat setidaknya ada lima tantangan utama dalam Nota Keuangan tersebut. Yakni keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap sektor pajak, tingginya belanja operasi, besarnya kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, serta pemenuhan belanja wajib dan prioritas yang semakin mempersempit ruang fiskal daerah.
PAD Naik, Ketergantungan Pajak Masih Tinggi
Dari sisi pendapatan daerah, Fraksi PKB mencatat target sebesar Rp 2,93 triliun terdiri atas PAD Rp 1,68 triliun atau 57,42 persen, pendapatan transfer Rp 1,24 triliun atau 42,43 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 4,5 miliar atau 0,15 persen.
Target PAD sebesar Rp 1,68 triliun tersebut mengalami kenaikan Rp 182,34 miliar atau 12,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Fraksi PKB menilai komposisi pendapatan masih cukup rentan. Sebab, target pajak daerah mencapai Rp 1,43 triliun atau 85,26 persen dari total PAD. Kondisi tersebut menunjukkan pendapatan daerah masih sangat bertumpu pada satu sumber.
Fraksi PKB mendukung upaya pemerintah meningkatkan kemandirian fiskal. Namun, optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi, harus diimbangi peningkatan kualitas pelayanan, kepastian, serta kemudahan layanan berbasis digital.
Kenaikan target PAD sebesar 12,16 persen juga harus ditopang strategi pencapaian yang realistis, terukur, dan berdasarkan potensi riil daerah.
Selain itu, pemerintah kota didorong terus mengevaluasi potensi kebocoran pendapatan, piutang pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).
Upaya tersebut, menurut Fraksi PKB, harus dilakukan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Pendapatan Transfer Turun Rp 425,21 Miliar
Catatan berikutnya menyangkut penurunan pendapatan transfer yang cukup signifikan.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1,24 triliun. Angka tersebut turun Rp 425,21 miliar atau 25,50 persen dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp 1,66 triliun.
Fraksi PKB menilai penurunan tersebut menjadi tantangan fiskal serius bagi Pemerintah Kota Balikpapan.
Pemerintah diminta menjelaskan dampak pengurangan pendapatan transfer terhadap program pembangunan. Jangan sampai kondisi tersebut justru mengorbankan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah harus menyiapkan skenario fiskal apabila alokasi transfer dari pemerintah pusat kembali mengalami pengurangan atau perubahan.
Program-program prioritas yang tetap harus dilindungi juga perlu dijelaskan secara terbuka. Termasuk program yang berpotensi terdampak apabila terjadi penyesuaian pendapatan.
Belanja Operasi Mendominasi, Belanja Modal Perlu Diperkuat
Dari sisi belanja, Fraksi PKB mencatat total belanja daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp 3,49 triliun.
Rinciannya, belanja operasi mencapai Rp 2,69 triliun atau 76,86 persen, belanja modal Rp 804,79 miliar atau 23,03 persen, serta belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 4 miliar atau 0,11 persen.
Komposisi tersebut menjadi perhatian serius Fraksi PKB. Sebab, besarnya porsi belanja operasi menunjukkan APBD masih didominasi belanja rutin. Sementara belanja modal yang secara langsung mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik hanya memperoleh porsi 23,03 persen.
Karena itu, pemerintah kota diminta mengevaluasi belanja rutin birokrasi dan meningkatkan keberpihakan anggaran terhadap pemerataan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Fraksi PKB juga meminta agar belanja modal benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi prioritas antara lain perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dan perbaikan drainase, penerangan jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta penyediaan air bersih.
BTT Dipangkas 65,23 Persen, Risiko Bencana Jadi Perhatian
Tak kalah penting, Fraksi PKB mengingatkan pemerintah mengenai penurunan anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang mencapai 65,23 persen.
Dari sebelumnya Rp 11,5 miliar, anggaran BTT dalam RAPBD 2027 hanya dialokasikan sebesar Rp 4 miliar.
Menurut Fraksi PKB, pengurangan tersebut berisiko, terutama di tengah ancaman karhutla, banjir, serta krisis air yang masih dihadapi Kota Balikpapan.
BTT dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga kesiapsiagaan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, keadaan darurat, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Karena itu, penetapan besaran BTT harus didasarkan pada kajian risiko dan perhitungan kebutuhan yang terukur. Bukan semata-mata karena pertimbangan efisiensi anggaran.
Defisit Rp 566,16 Miliar Bergantung pada SiLPA
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah rencana penutupan defisit APBD 2027 sebesar Rp 566,16 miliar melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fraksi PKB mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap SiLPA sebagai dana tunai yang sudah pasti tersedia.
Sebab, SiLPA yang digunakan dalam perencanaan masih berupa proyeksi. Apabila realisasinya tidak sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan kas yang serius terhadap pelaksanaan APBD 2027.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Fraksi PKB menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah kota.
Pertama, pemerintah harus menyampaikan secara transparan besaran SiLPA riil yang dihitung secara hati-hati (prudent) dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi apabila SiLPA tidak tercapai. Termasuk menetapkan program yang harus diprioritaskan dan program yang dapat ditunda.
Ketiga, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak melakukan belanja secara berlebihan pada awal tahun anggaran sebelum kepastian ketersediaan kas benar-benar terjamin.
Fraksi PKB menegaskan, penggunaan SiLPA untuk menutup defisit harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Jangan sampai APBD disusun berdasarkan asumsi pembiayaan yang belum pasti, kemudian berujung pada penundaan program pembangunan hingga tidak terpenuhinya aspirasi masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB kembali mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran maupun tingkat penyerapannya.
Lebih dari itu, anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat nyata dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kota Balikpapan.
"Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besaran dan penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan manfaat nyata dan dirasakan secara merata oleh masyarakat," pungkasnya. (Adv/mto)
Tulis Komentar