Iklan Dua

Fraksi Golkar Soroti Target PAD Balikpapan Rp1,68 Triliun dalam APBD 2027

$rows[judul]
Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah aspek dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027. Salah satu perhatian utama adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp1,68 triliun.

Hal tersebut disampaikan Hj Muliati saat menyampaikan pandangan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-21 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, pada Senin (16/11/2026).

Mengawali penyampaiannya, Muliati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Balikpapan atas penyampaian Pidato Nota Penjelasan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Setelah mencermati nota penjelasan tersebut, Fraksi Golkar menilai perencanaan pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,93 triliun merupakan langkah penting untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Kami memandang bahwa perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 yang ditargetkan sebesar Rp2,93 triliun merupakan langkah penting dalam mendukung kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," kata Muliati.

Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi terhadap upaya Pemkot Balikpapan dalam meningkatkan PAD. Target penerimaan sebesar Rp1,68 triliun tersebut mengalami kenaikan sekitar 12,16 persen dibandingkan target tahun sebelumnya.

Menurut Muliati, peningkatan PAD diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Meski demikian, peningkatan target PAD harus diimbangi dengan pemetaan potensi penerimaan yang akurat, terukur, dan realistis.

Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, lanjut dia, tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan target penerimaan. Pemerintah daerah juga perlu memperluas basis pajak, memperbaiki sistem pemungutan, memperkuat pengawasan, melakukan digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain sektor pendapatan, Fraksi Golkar turut menekankan pentingnya perencanaan kegiatan yang matang dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Pemeliharaan aset hasil pembangunan juga menjadi perhatian. Sebab, investasi yang dilakukan pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat.

"Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD hendaknya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil dan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Muliati.

Fraksi Golkar berharap penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target anggaran, tetapi juga memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Balikpapan. (Adv/mto) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)