Iklan Dua

DPRD Balikpapan Pertanyakan Efektivitas Gerakan Pangan Murah

$rows[judul]
Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan DPRD. Pasalnya, program tersebut dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas harga komoditas di pasar tradisional. Intervensi melalui pasar murah dianggap masih sebatas solusi jangka pendek dan belum menyentuh persoalan utama rantai distribusi pangan.

Padahal, ancaman kenaikan inflasi daerah perlu diantisipasi. Terlebih, menjelang akhir tahun, harga sejumlah komoditas pangan berpotensi melonjak akibat berkurangnya pasokan dari daerah penghasil.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman meminta pemerintah kota mengevaluasi strategi pelaksanaan GPM. Menurut dia, program tersebut jangan sampai hanya menjadi agenda seremonial yang berorientasi pada pelaksanaan kegiatan. Distribusi bahan pokok seharusnya menyasar langsung rantai pasok utama di pasar-pasar rakyat, bukan sekadar terpusat di halaman kantor pemerintahan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memangkas panjangnya jalur distribusi sekaligus menekan potensi kenaikan harga pangan di tingkat konsumen.

Dewan juga menyoroti keterlibatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengawal pelaksanaan program. Kedua lembaga itu diminta memastikan kegiatan pangan murah benar-benar memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi logistik pun harus dilakukan sebelum program serupa kembali digelar.

"Kita paham ada upaya memberikan kemudahan berbelanja pada warga. Tapi kita perlu juga memantau dampaknya. Kan menekan gejolak harga juga bagian dari tujuan GPM. Inflasi sering melonjak saat harga-harga pada naik," ujarnya, Senin (16/11).

Taufik menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, pemerintah berencana kembali menggelar GPM sebanyak tiga kali sepanjang November dan Desember mendatang. Rencana tersebut diharapkan tidak sekadar menambah frekuensi kegiatan, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap harga bahan pokok di tingkat pedagang eceran.

Dia khawatir, anggaran daerah yang dialokasikan untuk program tersebut tidak memberikan hasil optimal apabila harga komoditas di pasar tradisional tetap bertahan tinggi.

"Masyarakat butuh solusi konkret yang langsung menyentuh stabilitas pasar. Kan tidak semua warga kebagian barang yang ada di GPM. Harapannya tentu ada imbas pada harga barang di pasaran. Jadi bukan sekedar penyerapan anggaran program," jelasnya.

Lebih lanjut, Taufik menegaskan DPRD Balikpapan akan terus mengawasi realisasi pasokan pangan dari daerah mitra hingga penghujung tahun. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi praktik spekulasi harga yang berpotensi merugikan masyarakat, terutama konsumen kecil.

Menurut dia, sinergi antara TPID, BI, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Kota Beriman. Ketersediaan pasokan harus diimbangi dengan distribusi yang efektif agar gejolak harga tidak terus membebani masyarakat.

"Kami mempertanyakan dampak nyata dari GPM yang berjalan. Harga di pasar tradisional masih tinggi saat pasokan dari daerah penghasil berkurang. TPID dan Bank Indonesia harus memastikan GPM menurunkan harganya," tambahnya. (Adv/mto) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)