Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (1/9/2025).

Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah daerah agar segera merespons berbagai persoalan krusial yang dirasakan masyarakat.

Aksi diikuti sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Balikpapan. Mereka membawa berbagai spanduk dan menyuarakan tuntutan, mulai dari masalah banjir hingga polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Koordinator aksi, Dimas Aditya, yang juga menjabat sebagai Humas Aliansi Balikpapan Bergerak, menyebutkan bahwa demonstrasi ini adalah akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya penanganan masalah di kota ini.

“Banjir masih terjadi di mana-mana. Padahal wali kota sudah menjabat dua periode. Belum lagi soal kelangkaan gas, solar, hingga jalan-jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki,” tegas Dimas saat orasi.

Selain persoalan lokal, massa juga menyoroti isu nasional yang berdampak langsung ke masyarakat, yakni kenaikan PBB yang dinilai memberatkan. Dimas menyebut ada warga yang harus membayar hingga Rp 9 juta.

“Kami sudah berdiskusi dengan Wakil Wali Kota, tapi katanya uang yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Hanya akan mengendap untuk tahun berikutnya,” ujarnya.

Ia juga mengkritik ketimpangan perlakuan antara masyarakat dan pemerintah dalam soal pembayaran pajak. Menurutnya, keterlambatan pembayaran sehari saja langsung dikenai denda, sementara ketika masyarakat mengalami kerugian, tidak ada solusi konkret.

“Apakah masyarakat harus terus jadi korban? Ketika telat sehari, langsung kena denda. Tapi ketika pemerintah yang merugikan, tidak ada pengembalian. Ini soal keadilan,” lanjutnya.

Dari pantauan di lapangan, aksi berlangsung cukup panas. Massa sempat membakar ban sebagai bentuk protes. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD maupun pemerintah kota. (mto)