Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Setelah persoalan pangan, pekerjaan, tempat tinggal, dan pendidikan diperhatikan, pelayanan kesehatan menjadi bagian penting berikutnya.

“Kalau kesehatan, kami punya program yang kami sebut berobat gratis cukup dengan KTP. Kami memastikan seluruh warga Kukar terlindungi jaminan kesehatannya,” ujarnya, Selasa (13/10/2026)

Aulia menjelaskan, pelaksanaan jaminan kesehatan melibatkan peran pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah berperan memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, sekaligus mendukung keberlangsungan pelayanan melalui fasilitas kesehatan di wilayahnya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan menjamin kepesertaan masyarakat. Ketersediaan fasilitas dan kemampuan memberikan layanan juga perlu diperhatikan agar warga dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

“Kalau berbicara terkait BPJS, peran pemerintah daerah itu ada dua. Di satu sisi kami sebagai peserta karena mendaftarkan warga masyarakat ke BPJS, di sisi lain kami juga sebagai provider karena layanan kesehatan di Kukar bekerja sama dengan BPJS,” jelasnya.

Aulia menyebut puskesmas di Kukar telah menjalankan pelayanan selama 24 jam sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat. Ketersediaan layanan tersebut diharapkan membantu warga memperoleh pertolongan kesehatan tanpa harus selalu bergantung pada rumah sakit.

Di tingkat rujukan, Pemkab Kukar juga mengandalkan RSUD A.M. Parikesit untuk memberikan pelayanan lanjutan. Rumah sakit tersebut menjadi salah satu fasilitas penting dalam rangkaian pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah.

“Alhamdulillah, puskesmas-puskesmas kami bisa melakukan pelayanan itu. Kami juga memiliki RSUD A.M. Parikesit yang hari ini sudah bisa memberikan layanan hampir mirip dengan RSUD Abdul Wahab Sjahranie,” katanya.

Aulia menegaskan, kebijakan kesehatan perlu berjalan beriringan dengan program kesejahteraan lainnya. Masyarakat yang kebutuhan dasarnya lebih terjamin diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik, termasuk dalam memperoleh pendidikan dan pelayanan medis.

"Kami memandang, kesehatan adalah keperluan mendasar yang memang mesti diperhatikan," tutupnya. (Adv)