Iklan Dua

BANANTARA Dibidik Tekan Kebocoran Pajak Event, Transaksi Bakal Terpantau Lewat QRIS

$rows[judul]
Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Potensi kebocoran pajak dari penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Pemkot mulai memperkuat pengawasan transaksi melalui inovasi Balikpapan Akselerasikan Penerimaan, Integrasi, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (BANANTARA).

Inovasi yang diperkenalkan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan tersebut menjadi salah satu strategi untuk menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan konser musik, festival kuliner, kegiatan olahraga, hingga acara pariwisata.

Kepala BPPDRD Balikpapan Irfan Taufik mengungkapkan, selama ini pengawasan transaksi dan pemungutan pajak dalam kegiatan event masih banyak mengandalkan pemantauan manual. Pola tersebut memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya, memastikan kesesuaian antara jumlah transaksi, omzet yang dilaporkan pelaku usaha, dan kewajiban pajak yang harus disetorkan.

“Sebagai salah satu kota dengan aktivitas perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif yang terus berkembang, Balikpapan memiliki potensi ekonomi besar dari penyelenggaraan kegiatan (event), mulai dari konser musik, festival kuliner, hingga kegiatan olahraga dan pariwisata,” ujar Irfan saat jumpa pers di lantai 2 Gedung BPPDRD Balikpapan, pada Senin (16/11/2026).

Menurut dia, penyelenggaraan event tidak sekadar menjadi hiburan masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut turut menggerakkan sektor riil, mulai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri kreatif, transportasi, hingga jasa pendukung. Aktivitas ekonomi itu sekaligus membuka peluang peningkatan penerimaan daerah.

Kontribusi terhadap kas daerah bisa berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan, makanan dan/atau minuman, serta retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya ditopang sistem pengawasan penerimaan yang memadai. Dalam satu kegiatan, bisa terdapat banyak pelaku usaha dengan beragam jenis transaksi. Kondisi itu membuat petugas harus melakukan pemantauan secara bersamaan.

Irfan menyebut, persoalan semakin rumit karena transaksi berlangsung dalam frekuensi tinggi dan waktu relatif singkat. Belum lagi penggunaan pembayaran tunai serta belum terintegrasinya data penjualan tiket, transaksi makanan dan minuman, hingga penerimaan parkir.

“Kondisi ini semakin kompleks dengan banyaknya pelaku usaha yang terlibat, tingginya frekuensi transaksi dalam waktu singkat, penggunaan pembayaran tunai, serta belum terintegrasinya data penjualan tiket, transaksi makanan dan minuman, dan penerimaan parkir,” ungkapnya.

Keterbatasan tersebut bukan tanpa risiko. Transaksi berpotensi tidak tercatat secara menyeluruh. Bahkan, ada peluang omzet yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan realisasi atau underreporting. Jika dibiarkan, praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak yang semestinya masuk ke kas daerah.

Karena itu, Pemkot Balikpapan mulai menggeser pola pengawasan dari pemantauan manual menuju sistem berbasis transaksi digital. Melalui BANANTARA, setiap aktivitas pembayaran dalam penyelenggaraan event diharapkan tercatat dan terintegrasi sehingga lebih mudah dipantau.

Inovasi yang digagas melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Balikpapan itu dirancang untuk menghubungkan sistem pembayaran digital dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Instrumen utama yang disiapkan adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan mekanisme split payment atau pemisahan pembayaran secara otomatis.

Melalui skema tersebut, pembayaran konsumen dapat langsung dipisahkan antara hak pelaku usaha atau penyelenggara event dan kewajiban pajak maupun retribusi daerah. Pemisahan dilakukan sesuai ketentuan serta mekanisme yang telah disepakati.

Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu lagi menghitung dan memisahkan kewajiban pajak secara manual. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan mendapatkan data transaksi yang lebih akurat. Data tersebut menjadi dasar untuk pengawasan, pencocokan omzet, hingga penghitungan potensi penerimaan daerah.

Irfan menegaskan, BANANTARA bukan sekadar inovasi pembayaran digital. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pendapatan daerah yang terintegrasi.

Implementasinya membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Mulai pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri sistem pembayaran, hingga pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

Kolaborasi tersebut dinilai penting karena transaksi dalam sebuah event melibatkan banyak pihak dengan karakteristik usaha dan jenis penerimaan yang berbeda. Integrasi sistem diharapkan mampu menyederhanakan pencatatan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tak hanya menguntungkan pemerintah daerah dari sisi pengawasan, digitalisasi juga diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pembayaran secara elektronik memungkinkan setiap transaksi tercatat lebih transparan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual.

Pemkot Balikpapan berharap BANANTARA menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor kegiatan dan hiburan. Dengan pengawasan transaksi yang semakin baik, geliat ekonomi Kota Balikpapan diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak dapat dipantau secara lebih terukur, transparan, dan akuntabel. (*/mto) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)