Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Suasana hangat terasa di kawasan Jalan Sultan Alauddin RT 003, Kelurahan Mekarsari, Balikpapan Tengah, Jumat (22/8/2025). Antusias warga tampak antusias menghadiri kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah yang mengangkat tema "Kebijakan Lingkungan yang Berorientasi Kesinambungan dan Keadilan".

Kegiatan yang digagas oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, SE., ME., ini menjadi ruang diskusi yang mempertemukan berbagai unsur masyarakat—tokoh agama, pemuda, ketua RT, serta perwakilan pemerintah dan sipil—untuk membicarakan isu penting: keadilan lingkungan dalam bingkai demokrasi lokal.

“Pembangunan yang kita rancang hari ini harus memperhitungkan hak-hak generasi mendatang,” ujar Sigit saat membuka acara. Menurut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, keadilan lingkungan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan sosial. Regulasi seperti UU Cipta Kerja dan UU Penataan Ruang, hingga berbagai peraturan pemerintah lainnya, menurutnya harus dilihat sebagai instrumen yang menjamin keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian.

Sigit pun mengutip laporan ikonik Our Common Future yang dirilis oleh World Commission on Environment and Development pada 1987. Laporan tersebut menjadi tonggak awal popularitas istilah sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. “Ini bukan sekadar jargon, tapi fondasi berpikir dalam merancang masa depan,” katanya.

Menguatkan pernyataan tersebut, Ruddy Iskandar selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas (Poldagri Ormas), berbicara soal pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola sumber daya alam. Ia menegaskan bahwa konservasi bukan hanya soal menjaga ekosistem, tetapi juga soal menjamin keadilan antargenerasi.

"Jangan sampai apa yang kita nikmati hari ini menjadi beban bagi anak cucu kita nanti,” ujarnya dalam sesi pemaparan. Menurutnya, politik ekologi yang berpihak pada keadilan akan menciptakan distribusi manfaat dan beban yang setara di tengah masyarakat.

Narasumber lainnya, Ketua DPD Forum Relawan Demokrasi Joko Prasetyo, SE., juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawal kebijakan lingkungan. Ia menilai partisipasi publik adalah kunci memperkuat demokrasi berbasis keadilan ekologis.

Antusiasme warga semakin terlihat saat sesi tanya jawab dibuka. Diskusi berkembang dari isu regulasi nasional hingga kondisi spesifik di Balikpapan, termasuk peran pemerintah kota dalam menjaga status bebas tambang yang telah berlangsung sejak era Wali Kota H. Imdaad Hamid.

Kegiatan ini ditutup dengan diskusi interaktif yang memfasilitasi pertukaran ide antara warga dan para pemangku kepentingan. Di tengah tantangan pembangunan kota, warga Mekarsari menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya lingkungan yang adil dan berkelanjutan semakin menguat.

Bagi Sigit Wibowo, kegiatan seperti ini bukan hanya soal menyosialisasikan kebijakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif. "Demokrasi yang kuat harus tumbuh dari warga yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, termasuk dalam menjaga lingkungan," pungkasnya. (mto)