Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Rapat yang digelar pada Rabu (20/8/2025) ini menjadi forum penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota mengenai perubahan struktur anggaran.

Rapat berlangsung di ruang paripurna lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, dipimpin oleh Ketua DPRD Alwi Al Qadri, serta didampingi para wakil ketua DPRD. Hadir pula dalam agenda tersebut Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, unsur Forkopimda, sejumlah kepala OPD, serta stakeholder terkait.

Dalam pembukaan rapat, Alwi menyampaikan bahwa Wali Kota telah memaparkan perubahan struktur APBD 2025, yang mencakup proyeksi peningkatan pendapatan daerah menjadi Rp2,6 triliun atau naik 1,04 persen, serta peningkatan belanja daerah menjadi Rp4,75 triliun, naik 3,41 persen dibanding tahun anggaran sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, masing-masing fraksi memberikan pandangan kritis. Fraksi Golkar, melalui juru bicara Wahyullah Bandung, menyatakan dukungan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp12,5 miliar. Pihaknya menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Fraksi Nasdem menyoroti pentingnya percepatan pembangunan RSUD Balikpapan Timur yang telah diperjuangkan lebih dari satu dekade. Anggota Fraksi Puryadi menegaskan bahwa kebutuhan ini bersifat mendesak dan tidak dapat terus ditunda.

Sementara itu, Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan target PAD sebesar Rp78,77 miliar di tengah penurunan dana transfer dari pusat sebesar Rp47,57 miliar. Sekretaris Fraksi Gerindra, Siswanto Budi Utomo, mendorong Pemerintah Kota untuk memperkuat efisiensi belanja dan memastikan anggaran tetap diarahkan pada program-program prioritas.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua Fraksi, Muhammad Najib, mengingatkan agar prinsip efisiensi dan efektivitas tetap menjadi acuan utama mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan APBD perubahan yang hanya menyisakan beberapa bulan.

Anggota Fraksi PKB, Meike Henny, menambahkan pentingnya keterpaduan antara penyusunan anggaran dan kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Catatan kritis juga diberikan Fraksi PKS. Wakil Ketua Fraksi, Hj. Iim, menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada semester pertama dan menyarankan percepatan pelaksanaan program agar capaian APBD tetap optimal. Ia juga meminta Pemkot memperbaiki basis data objek pajak agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD dapat dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2025, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Balikpapan. (mto)