Porosnusantaranews,BALIKPAPAN, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Balikpapan, Sigit Wibowo, menyerap sejumlah aspirasi warga dalam forum “bersempekat” yang digelar di TPQ Nasyarul Khoir, Jalan DI Panjaitan RT 79, Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, pada Senin (27/4/2026).
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Sejumlah isu mengemuka, mulai dari infrastruktur hingga dukungan terhadap kegiatan pendidikan.
Kegiatan itu turut menghadirkan Ketua DPD Forum Relawan Demokrasi Kota Samarinda, Joko Prasetyo, dan dipandu moderator Imam Sutejo Kurniawan. Hadir pula para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat.
Ketua RT 79, Purwanto, mengatakan pembangunan fasilitas lingkungan di wilayahnya masih berlangsung bertahap, termasuk penyelesaian gedung tahap kedua yang saat ini telah mencapai tahap pemasangan atap.
Ia juga menyoroti persoalan banjir di depan salah satu minimarket yang hingga kini belum tertangani.
“Usulan perbaikan sudah kami sampaikan ke pihak kelurahan dan dinas terkait, dan diharapkan bisa segera direalisasikan,” ujar Purwanto.
Selain itu, ia menyebut jumlah santri di TPQ setempat terus meningkat dan telah menorehkan prestasi hingga tingkat provinsi, meski berada di lokasi yang relatif terpencil.
Kepala TPQ, Riani, menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tersebut selama ini mengandalkan swadaya masyarakat. Saat ini, pihaknya tengah berupaya menambah lantai dua bangunan, namun terkendala keterbatasan anggaran.
“Kami berharap ada solusi percepatan bantuan. Jika menunggu mekanisme proposal hingga 2028, waktunya terlalu lama,” kata Riani.
Ia juga menyoroti kondisi jalan utama Balikpapan–Samarinda yang dinilai banyak mengalami kerusakan dan belum tertangani secara optimal. Selain itu, Riani menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir belum tergarap maksimal, terutama dari parkir tidak resmi di kawasan pasar dan pusat keramaian.
Menanggapi hal tersebut, Sigit Wibowo menegaskan bahwa forum serap aspirasi merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti.
Ia menyebutkan, dukungan terhadap pembangunan TPQ dapat diupayakan melalui skema gotong royong sembari menunggu proses penganggaran resmi.
Terkait infrastruktur jalan, Sigit menjelaskan bahwa kewenangan perbaikan berada pada instansi terkait, termasuk Balai Jalan Nasional. Ia berjanji akan menyampaikan keluhan warga kepada pihak berwenang.
Adapun mengenai pengelolaan parkir, ia menilai perlu adanya optimalisasi agar dapat meningkatkan PAD.
“Masukan ini akan kami sampaikan kepada pemerintah kota, khususnya instansi yang menangani pendapatan daerah,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Sigit meminta masyarakat aktif melaporkan berbagai persoalan di lingkungan mereka, baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kota, agar dapat segera ditindaklanjuti. (mto)
Tulis Komentar