Porosnusantaranews,BALIKPAPAN - Pembangunan Gedung DPRD Kota Balikpapan yang saat ini masih berlangsung, menuai kritik tajam dari anggota Komisi III DPRD, H. Haris. Setelah melakukan inspeksi lapangan, Haris menyatakan kekecewaannya terhadap kondisi proyek yang jauh dari standar yang seharusnya.

Haris, bersama anggota Komisi III lainnya, meninjau langsung progres pembangunan gedung yang terletak di belakang Gedung Lama DPRD tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Haris menemukan sejumlah masalah yang dianggap sangat mengkhawatirkan, mulai dari kualitas material hingga pengerjaan yang tidak sesuai dengan harapan.

“Begitu turun ke lapangan, gypsum yang baru dipasang sudah langsung rusak hanya karena sedikit sentuhan,” kata Haris kepada wartawan pada Rabu (19/3/2025). Ia juga menyoroti kebocoran dan pelafon yang mulai melendut. Bahkan, ruang paripurna yang baru saja dipasang diperkirakan harus dibongkar karena kualitasnya yang tidak layak dan berisiko membahayakan.

Masalah semakin rumit ketika Haris mempertanyakan kualitas pengerjaan dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Manajemen Konstruksi (MK), serta tim perencana.

Ia mengungkapkan rasa kecewa mendalam karena proyek senilai ratusan miliar rupiah ini ternyata tak memenuhi harapan.

“Ini proyek besar yang menggunakan dana sangat banyak, tapi kualitas pekerjaannya sangat buruk. Kami tidak diberi informasi sebelumnya mengenai masalah-masalah yang ada di lapangan. Semuanya baru diketahui ketika proyek hampir selesai,” ungkapnya.

Selain itu, Haris juga mengkritisi pemasangan sistem kelistrikan dan mekanikal yang tidak mengikuti prosedur standar.

Ia menyebutkan bahwa prosedur seperti ISO tampaknya diabaikan, yang dapat menimbulkan bahaya di kemudian hari.

Kekhawatiran lainnya datang dari penggunaan bahan yang dianggap tidak sesuai, seperti besi holo yang dinilai terlalu tipis untuk menopang berat pelafon. Haris menilai hal ini berpotensi menyebabkan kerusakan lebih lanjut jika dibiarkan.

Meskipun gedung baru ini dijadwalkan dapat digunakan pada tahun 2025, Haris mencatat bahwa masih ada dana yang perlu dialokasikan untuk interior. Namun, ia tetap meragukan apakah gedung tersebut bisa benar-benar digunakan sesuai jadwal.

“Jika bisa digunakan tahun 2025, ya kita lihat nanti. Tapi kalau kualitasnya tetap seperti ini, kami harus siap-siap menghadapi masalah,” katanya.

Haris juga menambahkan bahwa pemeliharaan besar dan anggaran tambahan tampaknya akan dibutuhkan mengingat banyaknya kerusakan yang ditemukan di lapangan.

Ia mengingatkan, jika masalah kualitas ini terus berlanjut, bisa jadi akan ada penyelidikan lebih lanjut, bahkan melibatkan aparat penegak hukum (APH).

“Uang yang digelontorkan bukan sedikit, ini ratusan miliar. Seharusnya kualitasnya bisa jauh lebih baik dari ini. Jangan sampai kami terpaksa menolak gedung ini,” tandasnya. (mto)