Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Di tengah geliat pembangunan fasilitas kesehatan di Balikpapan, mulai dari renovasi puskesmas hingga proyek rumah sakit baru, satu persoalan krusial justru belum terpecahkan: kekurangan tenaga kesehatan. Kondisi ini membuat pelayanan dasar di sejumlah puskesmas belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Alwiati, mengungkapkan bahwa sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, setiap puskesmas idealnya dilengkapi dengan sembilan jenis tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, ahli gizi, promotor kesehatan, analis laboratorium, hingga apoteker. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hampir seluruh puskesmas di kota ini belum memiliki komposisi lengkap.

“Banyak yang hanya memiliki sebagian dari formasi yang dibutuhkan. Posisi penting seperti promosi kesehatan atau tenaga gizi seringkali kosong,” ujarnya usai meninjau Puskesmas Sepinggan Baru bersama Wakil Wali Kota Balikpapan, pada Selasa (23/9/2025).

Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Minimnya tenaga promosi kesehatan menghambat upaya edukasi pencegahan penyakit. Di sisi lain, kekurangan ahli gizi membuat penanganan kasus stunting dan gizi buruk belum maksimal.

Permasalahan yang dihadapi tidak semata-mata soal jumlah, tetapi juga distribusi. Menurut Alwiati, ada ketimpangan antarpuskesmas: satu tempat bisa kelebihan tenaga di satu bidang, sementara lainnya kekurangan total di bidang lain. Ketidakseimbangan ini turut memperlebar kesenjangan akses layanan antarwilayah di Balikpapan.

Pemerintah kota telah berupaya menambah tenaga melalui rekrutmen. Namun, tantangan tetap besar. Pertumbuhan penduduk dan kompleksitas masalah kesehatan di wilayah urban turut menambah beban pelayanan.

“Gedung bisa dibangun dalam beberapa bulan, tapi menyiapkan tenaga kesehatan kompeten butuh proses panjang, dari pendidikan sampai pelatihan,” kata Alwiati.

Karena itu, Dinkes Balikpapan mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dukungan konkret, baik melalui distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata maupun penambahan formasi bagi daerah. Tanpa dukungan tersebut, menurutnya, infrastruktur yang sudah dibangun tak akan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.

“Infrastruktur tanpa SDM hanya menjadi bangunan kosong. Kami butuh dukungan agar pelayanan kesehatan dasar benar-benar bisa menjangkau semua warga,” tegasnya.

Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa pembangunan layanan kesehatan tak bisa semata dilihat dari sisi fisik. Keberadaan tenaga profesional yang cukup dan merata menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan. (mto)