Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang dikeluhkan mahasiswa serta para pengemudi belum terbukti. Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU, Komisi III DPRD Kota Balikpapan memastikan distribusi BBM masih berjalan normal.

Sidak dilakukan Senin (8/6/2026) sebagai tindak lanjut atas laporan yang sebelumnya disampaikan mahasiswa dan komunitas pengemudi. Hasilnya, DPRD tidak menemukan indikasi pelanggaran pada sistem distribusi maupun fasilitas pengisian BBM di SPBU yang diperiksa.

Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan Ari Sanda menegaskan, berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa terkait distribusi BBM dan migas pada dasarnya telah terjawab melalui pengecekan langsung di lapangan.

"Setelah kami turun dan melihat langsung kondisi di SPBU, semuanya aman. Tidak ditemukan persoalan seperti yang dikhawatirkan. Distribusi berjalan normal dan fasilitas pengisian juga berfungsi sebagaimana mestinya," ujarnya.

Menurut Ari, laporan mengenai dugaan penimbun atau pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi tetap harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum (APH). Sebab, pembuktian terhadap dugaan tersebut berada di luar kewenangan DPRD.

"DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat. Kalau ada dugaan penimbunan atau penyalahgunaan, itu menjadi ranah aparat penegak hukum untuk membuktikannya," katanya.

Dalam sidak tersebut, DPRD juga memeriksa nozzle pengisian BBM dan memastikan seluruhnya beroperasi normal. Meski masih ditemukan antrean kendaraan di beberapa SPBU, kondisi tersebut dinilai belum mengganggu arus lalu lintas.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD Balikpapan membuka opsi pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan distribusi BBM. Namun, wacana itu masih akan dibahas lebih lanjut bersama pimpinan DPRD, kepolisian, dan instansi terkait.

Ari menambahkan, kuota BBM untuk Kota Balikpapan saat ini dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, fokus utama saat ini adalah memperkuat pengawasan di lapangan guna mencegah potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

"Kuota sudah aman dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tinggal bagaimana pengawasannya diperketat agar tidak ada celah penyalahgunaan. Apalagi aparat juga sudah melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan," pungkasnya. (mto)