Hal itu disampaikan saat Komisi IV DPRD Balikpapan bersama Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan melakukan kunjungan lapangan ke UPTD Balai Layanan Kesehatan ABK di Jalan MT Haryono Gang Mufakat II RT 05, Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan, pada Senin (8/6/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Gasali menilai layanan yang diberikan balai tersebut sudah berjalan sangat baik dan menjadi salah satu layanan yang masih tergolong langka di Indonesia. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terbukti dari tingginya jumlah kunjungan yang mencapai sekitar 600 pasien.

“Pelayanan ini sudah luar biasa. Dari masukan para petugas, layanan ini memang sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan kunjungannya bisa mencapai 600, ini menunjukkan antusiasme dan kebutuhan yang sangat tinggi,” ujar Gasali kepada wartawan.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama terkait sarana dan prasarana serta penguatan SDM tenaga kesehatan. Komisi IV berkomitmen mendorong peningkatan dukungan anggaran agar pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus dapat semakin optimal.

“Ke depan kami ingin mendorong agar fasilitas dan sarana-prasarana yang dibutuhkan di sini bisa lebih lengkap. Begitu juga dengan SDM, terutama tenaga spesialis, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat yang memerlukan layanan ini dapat terlayani dengan baik,” katanya.

Gasali menjelaskan, secara umum fasilitas yang ada saat ini sudah berfungsi dan memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan. Namun, masih diperlukan sejumlah dukungan tambahan untuk menunjang pengembangan layanan ke depan.

“Kalau berdasarkan hasil peninjauan tadi, tempat ini sudah nyaman dan layak. Tetapi tentu masih ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Nanti akan kami sesuaikan dan dorong agar kebutuhan sarana-prasarana pendukung dapat terpenuhi,” jelasnya.

Ia menambahkan, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk terus memberikan dukungan penuh.

“Dari jumlah pengunjung saja terlihat bahwa masyarakat sudah banyak mempercayakan layanan kesehatan anak berkebutuhan khusus di sini. Karena itu pemerintah harus mendukung sepenuhnya agar fasilitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan memadai,” tegasnya.

Terkait pembiayaan layanan, Gasali memastikan masyarakat tidak dikenakan biaya. Sebagian layanan ditanggung melalui skema pembiayaan pemerintah, sementara kebutuhan lain didukung melalui bantuan berbagai pihak, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Layanannya gratis. Ada yang ditanggung pemerintah, ada juga dukungan dari CSR serta Baznas yang turut membantu pembiayaan,” pungkasnya. (mto)