Porosnusantaranews,BALIKPAPAN — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna di Ballroom Hotel Gran Senyiur, pada Kamis (31/7/2025).

Juru bicara Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat, Taufik Qul Rahman, menyampaikan apresiasi atas kerja Pemkot dalam menyusun RPJMD, namun menegaskan pentingnya perencanaan matang untuk menyongsong pembangunan jangka panjang 2025–2045.

“RPJMD ini adalah fondasi utama transformasi menuju Balikpapan sebagai kota cerdas dan kolaboratif. Tapi perencanaan tidak boleh hanya jadi dokumen. Pelaksanaan harus konsisten, tegas, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dalam pandangannya, Fraksi PKB menyoroti 17 poin penting. Berikut sorotan utamanya:

Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

PKB menilai kualitas layanan publik masih belum optimal. Mereka mendesak perbaikan SDM ASN, sistem pengawasan, hingga penempatan jabatan berbasis kompetensi. Delegasi wewenang ke kelurahan dan kecamatan juga dianggap mendesak agar pelayanan lebih cepat dan manusiawi.

Pendapatan Daerah dan BUMD

Fraksi PKB mengkritisi rendahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah didorong memperkuat kelembagaan, memaksimalkan aset, dan mendiversifikasi usaha BUMD. Termasuk, optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah, serta pembenahan teknis dan sistem pengawasan.

Perparkiran dan UMKM

Digitalisasi parkir mendapat dukungan, namun diminta dikaji secara matang. PKB juga meminta penertiban juru parkir liar agar seluruh potensi retribusi tergarap maksimal. Sementara di sektor UMKM, mereka mendesak penataan Pantai Manggar karena maraknya pungli, harga tak wajar, dan praktik pembiaran yang merugikan PAD.

Penataan Pasar dan Evaluasi Program

Pasar Pandansari juga jadi sorotan. PKB mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menertibkan pedagang di luar area pasar resmi. Mereka menilai Satpol PP dan Dishub belum menunjukkan hasil signifikan meski anggaran sudah digelontorkan besar.

“Apakah ini sengaja dibiarkan? Kalau tidak, kami minta media ikut menyuarakan ini,” ucap Taufik.

Tak hanya itu, mereka juga menyoroti pemangkasan anggaran OPD padahal PAD meningkat. Pemerintah dinilai harus lebih adil dalam mengalokasikan anggaran, mengutamakan program produktif dan berbasis kinerja.

Isu Strategis Lain

Beberapa isu strategis lain yang disampaikan:

Banjir: Perlu pendekatan komprehensif dan pengawasan ketat pada izin lingkungan.

Air Bersih: PDAM diminta konsisten memenuhi target akses air minum dan peningkatan kapasitas air baku.

Jaminan Sosial: Perlindungan sosial dinilai belum efektif. PKB mendorong integrasi bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi.

Pendidikan: Pemerintah diminta prioritaskan peningkatan infrastruktur, kualitas guru, dan pemerataan sekolah.

Tenaga Kerja: Tingkat pengangguran masih tinggi. Ditekankan pentingnya pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri.

Aula Kelurahan Gunung Samarinda: Pembangunan aula dianggap mendesak untuk kebutuhan masyarakat Balikpapan Utara.

Dorongan Evaluasi dan Konsistensi

Di akhir pandangannya, Fraksi PKB mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, terutama menjelang pembahasan KUA-PPAS dan APBD 2026.

“Pemerintah harus konsisten dan tegas. RPJMD jangan sekadar rencana, tapi jadi peta jalan nyata pembangunan kota,” tegasnya. (mto)