Aduan itu dikirim langsung DPP Formak Indonesia melalui surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, pada Senin (1/12/2025).

Ketua Umum DPP Formak Indonesia Jeriko Noldy menegaskan, dugaan rangkap jabatan tersebut bukan hanya melanggar etika publik, tetapi juga berpotensi menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Aduan ini kami sampaikan melalui Ketua DPRD untuk kemudian diproses di Badan Kehormatan (BK),” ujar Jeriko saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan.

Jeriko menambahkan, UU MD3 secara tegas melarang anggota dewan merangkap jabatan, terlebih jika jabatan itu berada di organisasi yang menerima alokasi anggaran dari APBN atau APBD.

“KONI ini organisasi yang pendanaannya bersumber dari APBD. Aturannya jelas. Kalau ada anggota DPRD rangkap jabatan, sanksinya juga ada. Yang paling berat adalah Pergantian Antar Waktu (PAW),” tegasnya.

Formak meminta pimpinan DPRD segera memproses laporan tersebut melalui BK. Jeriko menegaskan pihaknya siap mengawal aduan itu sampai tuntas.

“Kalau tidak ada tindak lanjut, kami siap turun ke jalan,” ancamnya.

Ia juga menyebut, pihaknya tengah mengumpulkan data untuk melaporkan enam anggota DPRD Balikpapan lainnya yang diduga ikut terlibat dalam kepengurusan KONI periode sama.

“Ada sekitar 6–7 orang yang rencananya juga akan kami adukan. Data validnya sedang kami tunggu. Yang pasti, laporan berikutnya menyusul,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD berinisial G yang dihubungi melalui telepon WhatsApp mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut.

“Saya belum tahu, nanti saya cek dulu,” ujarnya singkat. (mto)