Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Rencana aksi demonstrasi pada 21 April 2026 di Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan tetap berjalan. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua titik strategis, yakni Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi jalannya aksi. Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati, sekaligus menjadi ruang koreksi bagi pemerintah.

“Itu hak warga negara, kami akan menerima. Menyampaikan pendapat dipersilakan,” ujar Sigit, kepada wartawan, pada Jumat (17/4/2026).

Ia menegaskan, pada prinsipnya DPRD tidak menolak aksi unjuk rasa karena penyampaian aspirasi dijamin oleh undang-undang. Meski demikian, ia mengingatkan agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak berujung anarkis.

“Demo tidak dilarang. Menyampaikan aspirasi itu hak semua orang. Tapi kami mengimbau agar dilakukan dengan santun dan tidak anarkis,” tegasnya.

Sigit juga mengingatkan agar aksi tidak ditunggangi kepentingan pihak tertentu. Ia memastikan DPRD terbuka untuk berdialog dengan massa aksi guna membahas berbagai tuntutan yang disampaikan.

“Silakan menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai ada pihak lain yang menunggangi. Nanti kita lihat apa persoalannya dan apa tuntutannya,” jelasnya.

Ia menyebutkan, DPRD siap menerima massa aksi, khususnya yang akan berunjuk rasa di kantor legislatif. Bahkan, pihaknya membuka ruang dialog jika memungkinkan.

“Kalau mereka bisa diajak dialog, ayo kita dialog. Apa yang jadi masalah, kita bahas bersama,” ujarnya.

Terkait sejumlah tuntutan, termasuk isu gratispol, Sigit mengakui kondisi keuangan daerah saat ini belum sepenuhnya memungkinkan untuk memenuhi seluruh permintaan. Ia mencontohkan beberapa kebijakan yang sudah berjalan dengan skema penyesuaian.

“Tidak semua bisa langsung dipenuhi. Misalnya ada yang akhirnya hanya bayar sebagian. Itu karena kondisi keuangan kita,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa APBD Kaltim saat ini mengalami defisit sekitar Rp600 miliar. Karena itu, pemerintah daerah tengah berupaya mencari berbagai sumber pembiayaan untuk menutup kekurangan tersebut.

“Gubernur sedang mencari pos-pos anggaran untuk menutupi defisit. Keuangan itu seperti bandul, harus diatur keseimbangannya,” pungkasnya. (mto)