Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menempatkan pengendalian banjir sebagai prioritas utama dalam program pembangunan infrastruktur tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kenyamanan dan daya tarik kota.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan persoalan banjir masih menjadi perhatian utama dalam pembahasan rencana kerja pembangunan daerah. Menurut dia, penanganan banjir perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tidak mengganggu mobilitas warga maupun kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah.
“Masalah banjir tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai ketika ada tamu atau kegiatan penting terjadi banjir yang membuat akses jalan terganggu,” kata Yusri, pada Kamis (25/6/2026).
Selain pengendalian banjir, Komisi III DPRD Balikpapan juga menerima sejumlah usulan terkait peningkatan kualitas kawasan perkotaan. Salah satunya melalui pembangunan dan penataan trotoar yang dinilai dapat mendukung kenyamanan pejalan kaki serta menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk untuk berolahraga.
Dalam upaya mengurangi risiko banjir, pemerintah daerah merencanakan pembebasan lahan di kawasan hulu Sungai Ampal. Lokasi yang masuk dalam rencana tersebut berada di sekitar Kelurahan Damai Bahagia, kawasan Jalan MT Haryono, hingga Jalan Pupuk.
Menurut Yusri, program itu merupakan bagian dari rencana pelebaran alur Sungai Ampal untuk meningkatkan kapasitas tampung air. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp147 miliar yang akan digunakan untuk pembebasan lahan di kawasan tersebut.
Ia menjelaskan, lebar Sungai Ampal direncanakan bertambah hingga mencapai sekitar 40 sampai 50 meter. Dengan kapasitas yang lebih besar, sungai diharapkan mampu menampung debit air lebih banyak saat hujan deras sehingga risiko banjir dapat berkurang.
“Konsepnya seperti sungai-sungai besar yang sudah ditata. Sungai Ampal akan diperlebar sehingga aliran air menjadi lebih lancar dan risiko banjir dapat berkurang,” ujar Yusri.
Selain program pengendalian banjir, DPRD juga mencatat rencana perbaikan Jembatan Muara Rapak yang masuk dalam agenda pembangunan tahun 2027. Anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut diperkirakan sekitar Rp10 miliar.
Sementara itu, usulan pembangunan Jembatan Damai belum menjadi prioritas pada tahun mendatang. DPRD menilai fokus pembangunan masih diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Fokus utama saat ini tetap diarahkan pada upaya penanganan banjir dan peningkatan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap keselamatan serta kenyamanan masyarakat,” kata Yusri. (mto)
Tulis Komentar