Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menilai salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah aktivitas pengupasan lahan yang berlangsung secara masif. Menurut dia, proses pengupasan lahan menghasilkan sedimen dalam jumlah besar yang kemudian terbawa aliran air hujan dan menyumbat saluran drainase.

“Sedimen dari pengupasan lahan ini yang paling banyak memenuhi drainase. Karena itu, izin pengupasan lahan perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik untuk kawasan perumahan maupun peruntukan lainnya,” ujar Budiono, pada Kamis (8/1/2026).

Ia meminta Pemerintah Kota Balikpapan meninjau kembali kesesuaian pemanfaatan izin yang telah diterbitkan agar tidak memperburuk persoalan banjir. Budiono menegaskan, pengawasan di lapangan perlu diperketat agar aktivitas pembukaan lahan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas.

Budiono mencontohkan kondisi di kawasan Jalan Letkol Pol HM Asnawi Arbain, Balikpapan Selatan, atau yang dikenal sebagai kawasan BJBJ. Di wilayah tersebut, terdapat lebih dari tiga titik pengupasan lahan yang menyebabkan material tanah masuk ke selokan dan menghambat aliran air.

Selain itu, ia juga menyoroti Jalan MT Haryono. Meski telah dilakukan perbaikan drainase secara besar-besaran, kawasan tersebut masih kerap dilanda banjir cukup dalam saat hujan deras. Salah satu penyebabnya adalah endapan sedimen yang belum tertangani secara optimal.

Sebagai langkah jangka menengah hingga panjang, Budiono menyampaikan rencana pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) di kawasan atas Pasar Segar. Bendali tersebut diharapkan mampu mengendalikan debit air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang mengalir dari arah Kampung Timur atau Gunung Samarinda Baru.

“Dengan adanya Bendali, beban aliran air yang masuk ke MT Haryono bisa dikurangi. Penanganan banjir memang tidak bisa instan, tetapi harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir,” kata Budiono.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa upaya penanggulangan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah. Budiono mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif, terutama dengan tidak membuang sampah ke saluran air.

Menurut dia, sinergi antara kebijakan pemerintah yang tegas dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi kunci utama untuk mengurangi risiko banjir di Kota Balikpapan. (mto)