Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, Pemerintah Kota Balikpapan memilih memangkas sejumlah pos anggaran untuk menjaga program pembangunan yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, efisiensi dilakukan terhadap berbagai kegiatan yang masih dapat dikurangi, termasuk perjalanan dinas, acara seremonial hingga anggaran yang berkaitan dengan anggota.
Nilai efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah disebut mencapai hampir Rp100 miliar.
“Banyak, termasuk anggaran anggota. Kita potong anggaran yang seremonial, kemudian perjalanan-perjalanan juga kita pangkas. Akhirnya banyak yang kita pangkas, kita efisiensi,” ujar Rahmad Mas’ud, Senin (28/9/2026).
Rahmad menegaskan, pemangkasan tersebut bukan berarti pembangunan di Kota Balikpapan dihentikan. Pemerintah justru mengarahkan anggaran yang tersedia untuk program yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi.
“Tidak mengurangi semangat kita untuk membangun yang lebih prioritas. Prioritas infrastruktur, kebutuhan fasilitas umum, itu menjadi prioritas,” katanya.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar Rp70 miliar anggaran yang berkaitan dengan keuangan ASN yang turut dilakukan efisiensi.
“Angkanya hampir Rp100 miliaran. Ada Rp70 miliaran yang keuangan ASN itu kita potong,” ungkapnya.
Kebijakan tersebut dilakukan seiring kondisi APBD Balikpapan yang mengalami tekanan. Berdasarkan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,17 triliun.
Sementara belanja daerah mencapai Rp3,57 triliun. Dengan demikian, defisit APBD setelah perubahan mencapai Rp395,55 miliar.
Rahmad mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan belanja. Pos anggaran yang tidak terlalu mendesak dipangkas agar kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah kesehatan. Rahmad menyebut kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan rumah sakit, tetap masuk dalam prioritas pemerintah.
Namun, pembangunan rumah sakit tidak dipaksakan selesai dan dibiayai dalam satu tahun anggaran. Pemkot memilih pola pembiayaan multiyears agar beban anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Bukan berarti tidak ada uang, lebih menghemat. Karena kalau anggaran sebesar itu kalau satu tahun saja pasti tidak akan mampu. Jadi kita buat multiyears supaya kesinambungan waktu juga ada,” jelasnya.
Menurut Rahmad, langkah efisiensi juga dilakukan dengan mempertimbangkan keberlangsungan fiskal daerah. Pemerintah tidak ingin seluruh anggaran terserap untuk kegiatan yang bisa ditunda sementara kebutuhan dasar masyarakat masih harus dipenuhi.
Dalam pembahasan Perubahan APBD, Rahmad juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Kota Balikpapan yang dinilai telah berhati-hati mengikuti pembahasan anggaran.
Ia mengatakan pemerintah bersama DPRD memiliki kesepahaman untuk mengutamakan program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Kita berterima kasih dengan anggota DPRD yang telah berhati-hati mengikuti bersama dalam pembahasan awal kemarin. Di perubahan sepakat kita harus fokus terhadap kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, efisiensi anggaran akan menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal daerah terbatas.
Anggaran yang tersedia akan diarahkan untuk kebutuhan prioritas, terutama pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta pelayanan kesehatan masyarakat.
(ADV/Diskominfo Balikpapan)
Tulis Komentar