Agenda ini membahas strategi efisiensi pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD) yang kini tengah mengalami penyesuaian dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD HSS H. Akhmad Fahmi mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan yang memangkas sebagian dana transfer guna mendorong efisiensi dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“Kami ingin memastikan efisiensi ini tidak menghambat program pembangunan. Harapannya, ekonomi daerah dan nasional tetap tumbuh positif,” ujar politisi PKS itu di sela kunjungan.

Menurut Fahmi, pemangkasan dana transfer berdampak langsung pada anggaran daerah. Tahun ini, APBD HSS yang semula Rp2,1 triliun turun menjadi sekitar Rp1,9 triliun setelah adanya pengurangan sebesar Rp153 miliar. Meski begitu, pihaknya menegaskan tidak akan serta-merta menaikkan pajak daerah.

“Kalaupun ada penyesuaian pajak, nilainya tidak besar dan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Fahmi menjelaskan, pemerintah pusat memang membuka opsi bagi daerah untuk menutup kekurangan anggaran melalui pinjaman ke perbankan. Namun, Pemkab HSS memilih fokus pada efisiensi ketimbang menambah beban utang baru.

“Kalau mau berutang, PAD harus kuat dulu. Kami di HSS sejak berdiri belum pernah mengambil pinjaman daerah, dan sejauh ini kami ingin tetap begitu,” ujarnya.

PAD HSS tahun 2025 tercatat sekitar Rp250 miliar, dengan sumber utama berasal dari pajak galian tambang serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk tahun 2026, target PAD tidak akan jauh berbeda, berada di kisaran Rp250–300 miliar.

Fahmi menambahkan, pemerintah daerah kini dituntut lebih kreatif dalam mengelola anggaran agar efisiensi tak berujung pada terhambatnya pembangunan.

“Daerah harus bisa menggunakan anggaran seefektif mungkin. Karena begitu ada pemangkasan, otomatis beberapa program perlu disesuaikan kembali,” pungkasnya. (mto)