Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan program listrik desa menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses energi bagi masyarakat. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait setelah data program dari Kementerian ESDM disampaikan kepada pemerintah provinsi.

“Kita mengawal, kita melakukan koordinasi karena kemarin dipimpin oleh pihak provinsi, data sudah diberikan dari Kementerian ESDM ke pihak provinsi,” ujar Aulia, Sabtu (10/10/2026).

Menurutnya, pengawalan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program yang masuk dalam perencanaan 2026, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pengelolaan infrastruktur listrik yang telah dibangun pemerintah daerah.

Pemkab Kukar telah membicarakan hal tersebut dengan PLN. Salah satu langkah yang direncanakan ialah menerapkan skema kerja sama operasional (KSO) terhadap infrastruktur listrik desa yang telah dibangun, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih profesional.

“Ke depan listrik-listrik yang sudah kita bangun itu akan kita KSO-kan dengan PLN sehingga pengelolaan lebih profesional dan manfaatnya bisa jauh lebih luas lagi untuk masyarakat,” katanya.

Aulia menegaskan, pada 2026 terdapat sejumlah desa di Kukar yang masuk dalam program listrik desa untuk mendapatkan aliran listrik. Namun, ia belum merinci desa-desa yang menjadi sasaran program maupun jadwal pelaksanaannya.

“Intinya memang di 2026 ini, kita di Kukar ada beberapa desa yang masuk dalam program listrik desa untuk dialiri listrik,” pungkasnya. (Adv)