Hal itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat menjadi dosen tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Gedung D12 FISIP Unmul, Sabtu (10/10/2026).

Dalam pemaparannya, Aulia menyebut kondisi fiskal yang terbatas menuntut pemerintah daerah mengelola anggaran secara hati-hati. Penyesuaian belanja dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik.

“Dalam kondisi keterbatasan fiskal ini, kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya melakukan efisiensi di sektor belanja operasi,” ujarnya.

Selain efisiensi belanja operasi, Pemkab Kukar berupaya mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang serta jasa. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kapasitas keuangan daerah.

Aulia menegaskan, efisiensi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan manfaat dari program pemerintah. Karena itu, kebijakan penghematan perlu tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi kepada publik. Menurut Aulia, masyarakat perlu mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah daerah, termasuk upaya menjaga pelayanan di tengah keterbatasan anggaran.

Penyampaian informasi yang baik, lanjutnya, dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat. Dengan kepercayaan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat dalam prosesnya.

“Kita berupaya agar efisiensi tidak menggeser tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan, yakni memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (Adv)