Porosnusantaranews,BERAU – Tekanan terhadap keuangan daerah membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus semakin selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai. 

Di tengah kebijakan efisiensi yang diperkirakan masih berlanjut hingga 2027, pemerintah daerah menempatkan belanja pegawai dan keberlangsungan pelayanan publik sebagai prioritas.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan keterbatasan ruang fiskal tidak boleh berdampak pada pemenuhan hak aparatur maupun kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Karena itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan tetap dipertahankan. Menurut Said, komponen tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang diperhitungkan terlebih dahulu dalam penyusunan anggaran.

“TPP tetap kita pertahankan. Meskipun kondisi keuangan daerah sedang dalam efisiensi, hak ASN tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujar Said.

Ia menjelaskan, keberadaan TPP juga berkaitan dengan upaya menjaga kinerja aparatur. Pemerintah membutuhkan ASN yang tetap mampu menjalankan tugas secara optimal meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Hal itu dinilai penting karena sebagian besar pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bergantung pada kinerja aparatur, mulai dari administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik lainnya.

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah tidak ingin efisiensi anggaran dilakukan secara serampangan. Setiap pengeluaran harus disesuaikan dengan skala kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Said menyebut belanja pegawai menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi lebih dahulu. Setelah itu, pemerintah baru melihat kemampuan anggaran untuk membiayai program pembangunan lainnya.

“Setelah kebutuhan belanja pegawai terpenuhi, baru kita melihat ruang yang tersedia untuk sektor lain. Termasuk pembangunan infrastruktur, semuanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Konsekuensinya, tidak seluruh rencana pembangunan dapat direalisasikan sekaligus. Program fisik seperti peningkatan jalan, pembangunan jembatan, fasilitas pelayanan masyarakat maupun gedung pemerintahan harus melalui penentuan skala prioritas yang lebih ketat.

Program dengan tingkat urgensi tinggi dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat akan memperoleh perhatian lebih besar. Sementara kegiatan yang dinilai belum mendesak akan dievaluasi kembali.

“Bukan berarti pembangunan berhenti. Tetapi dengan kondisi anggaran seperti sekarang, kita harus menentukan mana yang paling dibutuhkan dan mana yang bisa ditunda,” katanya.

Untuk memperlebar ruang pembiayaan pembangunan, Pemkab Berau juga berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai potensi penerimaan daerah akan terus digali agar kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat.

Menurut Said, peningkatan pendapatan menjadi penting ketika kemampuan belanja pemerintah mengalami tekanan. Semakin kuat penerimaan daerah, semakin besar pula ruang yang tersedia untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selain mengejar peningkatan pendapatan, efisiensi dari sisi belanja juga terus dilakukan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengevaluasi kembali program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Kegiatan yang tidak memiliki urgensi tinggi atau manfaatnya dinilai belum memberikan dampak signifikan kepada masyarakat dapat dikurangi maupun ditunda. Anggaran kemudian diarahkan pada kebutuhan yang dianggap lebih strategis.

“Setiap perangkat daerah harus melihat kembali programnya. Kalau ada kegiatan yang belum mendesak, kita evaluasi supaya anggarannya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” ungkap Said.

Ia menilai langkah efisiensi tersebut merupakan bagian dari penyesuaian pemerintah daerah terhadap kondisi fiskal yang saat ini dihadapi secara nasional. Berau bukan satu-satunya daerah yang harus melakukan pengetatan belanja.

Meski demikian, Said memastikan pemerintah daerah akan tetap berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi, pemenuhan hak pegawai, pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan.

“Situasi seperti ini bukan hanya dialami Berau, tetapi juga daerah-daerah lainnya. Yang terpenting bagaimana kita mengelola anggaran yang ada secara bijak agar pelayanan tetap berjalan dan pembangunan tetap bergerak,” pungkasnya. (adv)