Rencana relokasi sekitar 150 rumah di kawasan Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan itu tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian baru. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aktivitas ekonomi warga yang selama ini telah berjalan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, salah satu hal yang harus dipastikan dalam proses relokasi adalah masyarakat tetap memiliki penghasilan yang layak. Menurutnya, keberhasilan penataan tidak cukup diukur dari tersedianya rumah pengganti, tetapi juga dari kemampuan warga mempertahankan kehidupan ekonominya.

“Secara penghasilan, teman-teman di sana harus tetap memiliki pendapatan yang layak. Secara tempat tinggal, mereka akan mendapatkan hunian yang lebih baik,” ujarnya, Senin (9/11/2026)

Pertimbangan tersebut menjadi penting karena pemindahan permukiman dapat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Perubahan lokasi tempat tinggal berpotensi mengubah akses warga terhadap pelanggan, tempat usaha, maupun lingkungan sosial yang selama ini mendukung kegiatan mereka.

Karena itu, Pemkab Kukar melalui Disperkim tengah membahas sejumlah kemungkinan skema relokasi. Pemerintah berupaya mencari formulasi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan penataan kawasan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak.

Aulia mengatakan, pemerintah ingin menghindari kebijakan yang hanya berorientasi pada pemindahan fisik bangunan tanpa memperhitungkan kondisi kehidupan warga setelah menempati lokasi baru.

“Kita akan berusaha mempertahankan apa yang menjadi penghasilan atau pendapatan teman-teman. Formulasi terbaik sedang kita upayakan supaya masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari proses penataan ini,” katanya.

Dalam rencana tersebut, pemerintah menyiapkan alternatif lokasi relokasi di kawasan Mangkurawang dan Jongkang. Hunian pengganti diarahkan berbentuk rumah tapak tipe 36, sehingga warga dapat menempati lingkungan permukiman yang lebih layak.

Namun, penyediaan rumah baru tetap perlu diikuti perencanaan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Akses menuju pusat aktivitas ekonomi, lingkungan sekitar, serta peluang warga melanjutkan usaha menjadi aspek yang penting dalam menentukan keberhasilan relokasi.

Bagi Aulia, tujuan akhir program tersebut bukan sekadar membuat kawasan bantaran sungai terlihat lebih tertata. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat yang sebelumnya tinggal di lokasi tersebut memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

“Kita berharap dengan pendekatan ini, masyarakat bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Bukan hanya mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga tetap bisa mempertahankan penghasilannya,” tuturnya.

Aulia berharap kawasan yang telah ditinggalkan warga dapat ditangani lebih lanjut melalui pengerukan dan pembenahan bantaran sungai sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas, terutama dalam pengendalian banjir di Tenggarong.

"Selain memberikan hunian yang lebih baik, relokasi juga diarahkan untuk membuka ruang penataan Sungai Tenggarong," tutup Aulia. (Adv)