Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, agenda pembangunan daerah membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam merealisasikan seluruh target yang telah ditetapkan.

“Pembangunan daerah ini merupakan tanggung jawab bersama, semua sektor mesti terlibat dengan porsinya masing-masing," ungkap Aulia, Senin (9/11/2026)

Menurutnya, kontribusi pihak swasta dan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang sejalan dengan arah pembangunan daerah. Dengan keterlibatan tersebut, program yang telah direncanakan pemerintah bisa menjangkau lebih banyak wilayah.

"Pemerintah memang menjalankan program melalui APBD, tetapi kontribusi perusahaan dan masyarakat juga bisa menjadi bagian dari upaya mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan,” ujar Aulia. 

Ia menjelaskan, pelaksanaan visi Kukar Idaman Terbaik tidak seluruhnya harus diwujudkan melalui belanja pemerintah. Berbagai inisiatif yang dilakukan pihak lain selama mendukung tujuan pembangunan juga memiliki nilai dan kontribusi terhadap kemajuan daerah.

Salah satu bidang yang membutuhkan dukungan lintas sektor adalah pelestarian lingkungan. Melalui program Desa Ramah Lingkungan, Pemkab Kukar menargetkan penanaman tiga juta pohon, sekaligus mendorong perlindungan mangrove dan kawasan hutan.

Aulia menilai, agenda penghijauan akan lebih mudah diperluas apabila masyarakat dan perusahaan turut mengambil bagian. Dukungan tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kawasan hijau dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

“Misalnya dalam kegiatan penghijauan, tentu pemerintah tidak harus menjadi satu-satunya pihak yang melakukan penanaman," paparnya.

Ia menambahkan, kolaborasi serupa juga diperlukan dalam bidang lain, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebab, pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tetapi juga bagaimana berbagai pihak berkontribusi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Karena itu, Pemkab Kukar berharap dunia usaha tidak hanya melihat pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah. Dukungan terhadap program lingkungan dan sosial juga dapat menjadi bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.

Melalui pola kolaborasi tersebut, pemerintah ingin menjadikan program Desa Ramah Lingkungan sebagai gerakan bersama. Dengan demikian, target pelestarian alam dapat diperjuangkan secara berkelanjutan tanpa sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD. 

"Kalau perusahaan dan masyarakat ikut bergerak, hasilnya akan lebih luas dan manfaatnya bisa dirasakan bersama,” pungkasnya. (Adv)