Iklan Dua

Normalisasi Sungai Jadi Hal Mendesak Dalam Proyek Sodetan

$rows[judul]
Porosnusantaranews,KUTAI KARTANEGARA – Kondisi Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat pembahasan normalisasi Sungai Loa Janan Ulu ditengah proyek pembangunan sodetan di wilayah Loa Janan ilir Samarinda. Sekitar 70 persen wilayah Loa Janan Ulu disebut telah terdampak ketika air pasang dan diprediksi semakin buruk kondisinya dengan hadirnya sodetan tersebut.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam pengaturan aliran air dari kawasan sekitar, utamanya pembangunan sodetan di wilayah KM2 Loa Janan Ilir.

“Kondisi awal, selama ini Desa Loa Janan Ulu telah terendam banjir sekitar 70 persen kalau air pasang,” ujar Aulia, Sabtu (3/10/2026).



Menurutnya, tambahan debit air perlu dikendalikan agar tidak memperbesar dampak terhadap masyarakat. Karena itu, solusi pintu air sebagai hasil diskusi antarwilayah jadi langkah sementara yang diambil.

Langkah selanjutnya, Kata Aulia adalah normalisasi sungai Loa Janan Ulu, agar cukup untuk menampung debit aliran air sehingga tidak terjadi potensi volume air tambahan.

“Sungai Loa Janan Ulu ini akan dinormalisasi agar debit airnya tidak bertambah dan menimbulkan dampak ke masyarakat sekitar,” katanya.

Aulia berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi dan segera dilaksanakan melalui kerja sama lintas pemerintahan yang melibatkan Pemprov, Kukar, Samarinda dan BWS. 

"Semoga dapat direalisasikan pada 2027, termasuk normalisasi sungainya," harap Aulia. 

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, normalisasi merupakan langkah kongkrit dan menjadi bagian dari penanganan menengah dan panjang.

“Yang pertama itu yang pendek. Yang kedua, menengah dan panjang, yang tidak akan dilakukan secara parsial,” ujarnya.

Menurut Andi Harun, ancaman banjir amibat sodetan tidak cukup diselesaikan dengan pengendalian sementara. Kondisi sungai memang perlu ditangani agar sistem aliran dapat bekerja secara lebih baik.

Pemprov Kaltim disebut telah menyatakan kesanggupan untuk mengalokasikan anggaran fisik. BWS akan terlibat dalam pembahasan teknis.

"Jadi kerjasama lintas wilayah, untuk penanganan banjir secara bersama," pungkasnya. (Adv)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)