Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kukar, Antoni Kusbiantoro, menjelaskan, pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari perencanaan transformasi ekonomi yang tengah disiapkan pemerintah daerah.

“Tranformasi ekonomi adalah perhatian kita, kini di zona timur itu kita ada industri hijau, di daerah Muara Badak dan Marang Kayu," ungkapnya, Selasa (20/10/2026).

Salah satu komoditas yang ditawarkan untuk dikembangkan ialah rumput laut. Menurut Antoni, komoditas ini memiliki peluang untuk memberikan nilai tambah apabila diolah lebih lanjut, bukan hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

"Salah satu yang kita tawarkan pengembangannya dari dua daerah itu adalah bagaimana hilirisasi rumput laut,” kata Antoni. 

Ia menilai, hilirisasi dapat membuka peluang pengembangan kegiatan industri yang lebih beragam di Kukar. Pengolahan komoditas lokal juga berpotensi menciptakan mata rantai usaha baru, mulai dari produksi bahan baku hingga kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil industri.

Selain rumput laut, pasir kuarsa turut masuk dalam daftar potensi yang dapat dikaji untuk mendukung pengembangan kawasan. Keberadaan komoditas tersebut memberikan alternatif dalam menentukan jenis kegiatan industri yang sesuai dengan karakteristik Muara Badak dan Marang Kayu.

“Pasir kuarsa juga punya potensi yang cukup baik dikembangkan di dua area itu,” jelasnya.

Meski memiliki sejumlah potensi, Antoni menegaskan bahwa pengembangan industri hijau tetap membutuhkan kajian lanjutan. Penentuan bentuk industri, kesiapan infrastruktur, serta keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian yang perlu diperhitungkan sebelum potensi tersebut diwujudkan dalam kegiatan ekonomi.

Pemkab Kukar juga berupaya mengomunikasikan peluang pengembangan zona timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan agar potensi yang telah dipetakan dapat menjadi bagian dari pembahasan transformasi ekonomi di tingkat provinsi.

“Kita ingin memberikan alternatif lokasi kepada provinsi untuk dilakukan sinergi terkait transformasi ekonomi,” ujarnya.

Antoni menyebut, koordinasi lintas pemerintahan dan sektor diperlukan agar rencana pengembangan kawasan dapat ditindaklanjuti secara terarah. Dukungan serta masukan dari pemerintah provinsi diharapkan dapat memperkaya pertimbangan dalam menentukan langkah berikutnya.

“Kita sedang mencoba, tentunya pengembangannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk masukan dari provinsi,” pungkasnya. (Adv)