Porosnusantaranews,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperketat penelusuran sumber penerimaan daerah dari aktivitas usaha pertambangan. Sebanyak 215 perusahaan tambang, termasuk kontraktor dan subkontraktor, menjadi sasaran pemeriksaan administrasi dan lapangan untuk memastikan potensi pajak yang menjadi hak daerah tidak terlewatkan.
Langkah tersebut menjadi salah satu strategi Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemkab Kukar membidik penerimaan melampaui Rp800 miliar pada 2027 melalui optimalisasi sejumlah sektor usaha yang beroperasi di wilayahnya.
Aulia mengatakan, sektor pertambangan dan perkebunan masih menyimpan peluang penerimaan yang perlu ditelusuri lebih jauh. Pemerintah ingin memastikan kegiatan ekonomi yang berlangsung di Kukar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sesuai ketentuan.
“Target kita pada 2027 bukan sekadar mempertahankan penerimaan yang sudah ada. Kita ingin PAD bisa melewati Rp800 miliar, sehingga berbagai sumber pendapatan yang selama ini belum maksimal harus mulai kita benahi,” ujar Aulia, Selasa (17/11/2026).
Untuk mendukung upaya tersebut, pemeriksaan dilakukan melalui Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pemeriksaan menyasar kesesuaian dokumen administrasi perusahaan dengan kondisi kegiatan usaha yang sebenarnya.
Menurut Aulia, jumlah perusahaan yang diperiksa menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang perlu dipastikan kontribusinya terhadap daerah. Pemerintah tidak ingin ada kewajiban perpajakan yang terlewat hanya karena persoalan pendataan atau ketidaksesuaian administrasi.
“Kita sedang mencocokkan data yang dimiliki pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Jangan sampai aktivitas usahanya berlangsung di Kukar, tetapi potensi penerimaannya justru tidak tercatat secara optimal di daerah,” katanya.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 16–21 November 2026 dengan melibatkan 40 personel. Sebanyak 20 petugas berasal dari tingkat provinsi dan 20 lainnya dari kabupaten/kota. Mereka menyisir sejumlah fasilitas operasional perusahaan, mulai dari bengkel alat berat, stockpile batu bara, pit tambang hingga tempat penyimpanan bahan bakar.
Aulia menegaskan, langkah tersebut bukan ditujukan untuk mempersulit aktivitas perusahaan yang telah menjalankan kewajibannya. Pemerintah justru ingin menciptakan kepastian administrasi sekaligus memastikan seluruh potensi penerimaan dapat dihimpun sesuai aturan.
“Perusahaan yang sudah memenuhi kewajibannya tentu tidak perlu khawatir. Yang ingin kita pastikan adalah tidak ada penerimaan daerah yang hilang akibat ketidakcocokan data maupun kewajiban yang belum dilaksanakan,” tegasnya.
Optimalisasi PAD dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Penerimaan yang lebih kuat akan memberikan ruang fiskal bagi Pemkab Kukar untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini bisa menjadi dasar pembenahan penerimaan daerah. Kalau PAD meningkat, kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat juga semakin besar,” pungkas Aulia. (Adv)
Tulis Komentar