Sikap Fraksi NasDem tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-10 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Senin (20/7/2026).

Agenda rapat meliputi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama.

Pandangan akhir Fraksi NasDem dibacakan Vera Yulianti. Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem mengapresiasi jawaban, tanggapan, dan penjelasan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.

Fraksi NasDem menilai sebagian besar jawaban pemerintah telah memberikan penjelasan yang konstruktif terhadap berbagai catatan dan masukan yang sebelumnya disampaikan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspirasi yang dinilai penting agar menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan maupun penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang.

Pertama, Fraksi NasDem meminta pemerintah kota terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sistem digitalisasi, peningkatan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan, perluasan basis pajak dan retribusi, serta inovasi sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

Kedua, pemerintah diminta memaksimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maupun Otorita IKN. Menurut Fraksi NasDem, posisi strategis Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Nusantara harus mampu memberikan manfaat fiskal yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

Ketiga, Fraksi NasDem mendorong agar kualitas belanja daerah semakin ditingkatkan dengan mengutamakan program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Fraksi NasDem juga meminta besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terus ditekan melalui perencanaan yang lebih matang, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan yang lebih efektif.

Sorotan juga diberikan terhadap pelayanan air bersih. Fraksi NasDem mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah melalui PTMB. Namun, masyarakat masih mengharapkan penyelesaian lebih cepat terhadap persoalan distribusi air, peremajaan jaringan pipa, peningkatan kualitas layanan, percepatan sambungan baru, serta pemerataan pelayanan, khususnya di wilayah yang masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Selain itu, Fraksi NasDem meminta percepatan penanganan banjir, terutama melalui percepatan pembebasan lahan, penyelesaian proyek pengendalian banjir DAS Ampal, serta penguatan sinergi pendanaan dengan pemerintah pusat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Di sektor pendidikan, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kota Balikpapan memprioritaskan pembangunan gedung sekolah baru maupun penambahan ruang kelas baru, terutama di wilayah kelurahan hasil pemekaran. Aspirasi tersebut disampaikan karena setiap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih diwarnai keluhan masyarakat terkait terbatasnya daya tampung sekolah negeri.

Menurut Fraksi NasDem, kondisi tersebut menunjukkan kapasitas sarana pendidikan belum mampu mengimbangi jumlah peserta didik baru. Karena itu, pemerataan fasilitas pendidikan perlu menjadi salah satu prioritas agar seluruh anak usia sekolah di Balikpapan memperoleh kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas.

Fraksi NasDem juga menyoroti persoalan lalu lintas yang mulai padat di sejumlah ruas jalan dan persimpangan akibat tumbuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fraksi menegaskan tidak menolak keberadaan UMKM, namun berharap pemerintah melakukan relokasi ke kawasan yang telah disiapkan agar Balikpapan tetap menjadi kota yang tertib dan nyaman dihuni.

Selain itu, Fraksi NasDem menilai pengaturan tempat pembuangan sampah sementara maupun waktu pembuangan sampah ke TPA belum sepenuhnya sesuai regulasi. Karena itu, pemerintah diminta memberikan perhatian khusus kepada aparat di lapangan agar penegakan aturan berjalan lebih optimal.

Fraksi NasDem menegaskan seluruh aspirasi tersebut merupakan suara masyarakat Kota Balikpapan yang diperjuangkan melalui fungsi representasi di DPRD. Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya berhenti pada penyampaian jawaban, tetapi merealisasikannya dalam bentuk kebijakan, program, dan penganggaran yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mempertimbangkan jawaban pemerintah beserta berbagai catatan yang telah disampaikan, Fraksi Partai NasDem pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan catatan seluruh rekomendasi dan aspirasi Fraksi NasDem menjadi perhatian serius pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. (mto)