Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai melihat persoalan yang lebih mendasar, yakni masih timpangnya akses masyarakat terhadap fasilitas pengisian BBM antara wilayah perkotaan dan pedalaman.

Kondisi tersebut mendorong Pemkab Berau menyiapkan dua langkah sekaligus. Selain memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi ke pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mulai membuka wacana pembangunan SPBU baru di sejumlah wilayah yang selama ini minim fasilitas pengisian bahan bakar.

Sri mengatakan, penambahan kuota menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan BBM masyarakat yang dinilai semakin tinggi, sekaligus mengurangi tekanan antrean yang terjadi di sejumlah SPBU.

“Mudah-mudahan selesai hari jadi. Salah satu upaya kami adalah berkunjung ke Jakarta untuk dapat dibantu supaya kuota BBM bisa bertambah,” ujar Sri.

Namun, menurutnya, tambahan kuota tidak akan otomatis menyelesaikan persoalan apabila distribusi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala.

Pemkab Berau juga menyoroti dugaan praktik pengetapan serta penjualan BBM secara ilegal yang berpotensi membuat distribusi tidak tepat sasaran. Karena itu, pembenahan distribusi dan pengawasan menjadi bagian penting yang harus berjalan bersamaan dengan upaya penambahan kuota.

“Sebanyak apapun kuota yang diberikan kepada kita, selama pembagian yang tidak merata, kemudian ada orang-orang yang curang di dalamnya, salah satunya pengetap dan penjual-penjual ilegal, itu yang perlu kita atur,” tegasnya.

Di sisi lain, persoalan akses juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ketersediaan SPBU saat ini dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan kawasan pesisir.

Sri menyebut, sekitar delapan SPBU saat ini berada di empat kecamatan yang relatif dekat dengan kawasan perkotaan. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat di kecamatan lain harus menempuh perjalanan lebih jauh hanya untuk memperoleh BBM.

Situasi tersebut dinilai tidak ideal, terlebih BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk transportasi, usaha, pertanian, perkebunan hingga aktivitas ekonomi lainnya.

“Kita ada wacana untuk menambah SPBU supaya masyarakat yang ada di pedesaan pun juga mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat yang di kota,” jelasnya.

Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Segah dan Kelay menjadi perhatian pemerintah. Begitu pula kawasan pesisir yang memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan BBM yang berbeda dengan kawasan perkotaan.

Menurut Sri, pemerataan fasilitas pengisian BBM menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat di seluruh wilayah Berau memperoleh pelayanan yang relatif setara.

Untuk merealisasikan penambahan SPBU, Pemkab Berau tidak menutup kemungkinan menggandeng pihak swasta. Skema kerja sama tersebut dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengisian BBM di wilayah yang membutuhkan.

Pemerintah daerah nantinya akan melihat potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah sebelum menentukan lokasi yang dinilai paling strategis.

Langkah tersebut sekaligus menjadi solusi jangka panjang. Sebab, persoalan antrean BBM tidak hanya dapat diselesaikan dengan menambah pasokan, tetapi juga membutuhkan infrastruktur distribusi yang mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar.

“Kami berharap penambahan SPBU nantinya tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh BBM, tetapi juga membantu menciptakan distribusi yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau,” tandasnya. (adv)