Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kestabilan harga di daerah. Dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan pada 24 Juni 2025, ketiga daerah bersepakat untuk memperkuat kerja sama lintas wilayah guna mengendalikan inflasi secara berkelanjutan.

Rakor kali ini membahas tiga isu strategis, yakni: monitoring dan evaluasi inflasi serta komoditas penting, sinkronisasi dan penetapan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027, serta evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang telah disepakati sebelumnya.

Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana, serta para kepala OPD dan pimpinan BUMD dari ketiga wilayah.

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa secara umum kondisi makroekonomi nasional menunjukkan arah yang positif meski masih dibayangi ketidakpastian global. Ia menyoroti bahwa inflasi Kota Balikpapan sudah mendekati batas bawah sasaran nasional, sedangkan PPU mendekati angka tengah sasaran.

“Langkah-langkah strategis dan mitigasi harus terus diperkuat agar inflasi tetap terkendali di tengah potensi risiko ke depan,” tegas Robi.

Salah satu hasil nyata kerja sama antarwilayah adalah penawaran harga telur dari Perumda Prima Jaya Taka yang kini mengacu pada harga Free on Board (FOB) gudang, guna memastikan harga terendah. Di sisi lain, Perumda Manuntung Sukses tengah menyiapkan jalur logistik mandiri jika pengiriman langsung belum bisa dilakukan. Proses realisasi kerja sama antar BUMD ini ditarget rampung segera setelah kesepakatan harga pengiriman tercapai.

Wakil Wali Kota Balikpapan menyoroti potensi gangguan rantai pasok akibat cuaca ekstrem, khususnya dalam pemenuhan komoditas strategis yang sebagian besar masih bergantung dari luar daerah. Ia juga menyebut adanya peluang pengembangan pertanian di lahan gambut Balikpapan Utara.

Sementara itu, Wakil Bupati PPU menyerukan pentingnya sinergi lintas wilayah. “Kita harus kolaborasi atasi curah hujan tinggi, keterbatasan produksi lokal, dan tantangan distribusi,” ujarnya.

Dari Kabupaten Paser, rencana pembentukan pusat penelitian dan pengembangan pertanian pangan disambut positif. Sentra ini dirancang untuk menghasilkan bibit unggul dan mengurangi ketergantungan dari luar. Disiapkan lahan seluas 100 hektare dan dukungan dari empat OPD, program ini masuk dalam RPJMD dan ditargetkan rampung dalam enam bulan ke depan.

Rakor ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara ketiga wilayah. Poin-poin utama dalam komitmen tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, dan gerakan pangan murah secara rutin dan meluas hingga tingkat kecamatan.

2. Optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD) melalui BUMD atau pelaku usaha untuk memperkuat stok komoditas, terutama mulai triwulan III 2025.

3. Penetapan dan pelaksanaan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027 yang menekankan inovasi dan sinergi lintas OPD serta keberlanjutan dukungan fiskal.

Langkah ini diharapkan menjadi wujud nyata komitmen kolektif dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, PPU, dan Paser. (mto)