Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menegaskan pentingnya komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar berbagai program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

Penegasan itu disampaikan Sigit saat menggelar kegiatan Serap Aspirasi Rakyat bersama warga di Jalan Pangeran Antasari No. 26, RT 04, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, pada Rabu (28/1/2026).

Kegiatan yang dipandu Joko Prasetyo tersebut dihadiri Ketua RT 04 Syahmiran, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga RT 04 Karang Rejo. Setelah pertemuan di RT 04, kegiatan dilanjutkan di RT 67 Kelurahan Karang Rejo bersama Ketua RT 67 Siswahono.

Dalam dialog bersama warga, Sigit menekankan bahwa kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat bukan semata-mata untuk memberikan bantuan langsung. Menurutnya, peran utama anggota DPRD adalah mengawal dan memperjuangkan program pemerintah agar berjalan sesuai peruntukan dan berdampak luas.

“Sering kali masyarakat berpikir anggota dewan datang membawa uang atau bantuan. Padahal esensinya adalah memperjuangkan program pemerintah yang besar dan manfaatnya bisa dirasakan banyak orang,” ujar Sigit.

Ia menilai, lemahnya komunikasi membuat banyak program strategis tidak diketahui masyarakat. Salah satunya Program Penerangan Jalan Umum (PJU) yang bersumber dari anggaran Provinsi Kalimantan Timur.

“Banyak yang mengklaim PJU, tapi masyarakat tidak tahu siapa yang memperjuangkan. Kalau tidak ada komunikasi, saat pemilu yang dipilih justru orang yang hanya mengklaim atau sekadar bagi-bagi uang,” katanya.

Sigit menjelaskan, meski PJU merupakan kewenangan pemerintah kota, Pemerintah Provinsi Kaltim dapat memberikan bantuan melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi. Ia menceritakan proses panjang pengawalan program PJU berbasis solar cell hingga akhirnya terealisasi di Balikpapan, termasuk koordinasi lintas daerah.

“Itu bukan uang saya, tapi uang pemerintah. Kalau tidak ada yang membawa dan mengawal programnya, ya tidak akan berjalan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga mengingatkan peran strategis RT dan kelurahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia meminta setiap usulan warga dikawal sejak awal agar tidak gugur di tingkat perencanaan.

“Pak RT, kalau membawa program ke Musrenbang harus dikawal. Kalau tidak diamankan, bisa dicoret,” pesannya.

Selain infrastruktur, warga menyampaikan aspirasi di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan ekonomi. Ketua RT 04 Syahmiran berharap adanya pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu, seperti kegiatan PKK atau keterampilan rumah tangga, mengingat wilayah tersebut merupakan RT baru.

Sementara itu, warga lainnya, Santi, menanyakan terkait beasiswa pendidikan, khususnya untuk mahasiswa S2. Menanggapi hal tersebut, Sigit menjelaskan adanya program Gratis Pol dari Pemerintah Provinsi Kaltim yang mencakup pendidikan S1 hingga S3, dengan ketentuan usia maksimal tertentu serta pendaftaran melalui sistem daring.

“Ini bukan seleksi nilai. Yang penting daftar dulu. Jangan sampai tidak daftar, lalu ribut setelah program berjalan,” jelasnya.

Sigit juga memaparkan sejumlah program lain yang tengah dan akan terus diperjuangkan, di antaranya insentif guru PAUD, bantuan hibah dan bantuan sosial, pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), serta dukungan bagi UMKM dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Ia menegaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi, yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

“Kalau lampu jalan tidak menyala, laporkan. Kalau program tidak berjalan, sampaikan. DPR dan masyarakat harus sama-sama mengawasi,” pungkasnya.

Kegiatan serap aspirasi tersebut berlangsung interaktif dan menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan warga, sekaligus memperkuat komitmen membangun komunikasi berkelanjutan demi pemerataan pembangunan di Balikpapan. (mto)