Porosnusantaranews,BALIKPAPAN — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (1/9/2025). Aksi dimulai sejak pukul 13.30 Wita dan turut diikuti sejumlah warga yang mendukung aspirasi mahasiswa.

Aksi tersebut menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari persoalan lokal seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), banjir, hingga kelangkaan gas LPG 3 kilogram. Isu-isu nasional pun turut disuarakan.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya mengatasi masalah banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah utama.

"Penanganan banjir memang tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Tapi progresnya sudah bisa dilihat, seperti pembangunan kolam retensi di belakang Pasar Segar seluas hampir 10 hektare," jelas Rahmad.

Ia menekankan bahwa penanganan banjir membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar, mengingat bahkan negara maju pun masih menghadapi tantangan serupa.

Terkait distribusi gas melon, Rahmad mengakui persoalan distribusi LPG 3 kilogram memang menjadi perhatian serius. Meski wewenangnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Pertamina, pihaknya terus berkoordinasi.

"Saya ingatkan, gas 3 kilogram itu untuk masyarakat tidak mampu. Kalau merasa mampu, jangan pakai gas subsidi. Itu hak orang miskin," ujarnya.

Soal infrastruktur, Wali Kota menyebut peningkatan fisik jalan di Balikpapan cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Meski begitu, ia tak menampik bahwa perbaikan jalan tidak akan pernah benar-benar tuntas.

"Kalau ditanya kapan selesai semua? Tidak akan pernah selesai. Kota terus berkembang, dan itu wajar. Yang penting kami terus berproses," katanya.

Rahmad juga memaparkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan yang terus naik signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Tahun 2016 PAD kita Rp500 miliar. Sekarang sudah mencapai Rp1,3 triliun. Ini hasil kerja tim Pemkot untuk menaikkan PAD, tanpa tergantung penuh dari pusat," jelasnya.

PAD tersebut, lanjutnya, digunakan untuk pembiayaan program pro-rakyat seperti BPJS gratis dan subsidi pendidikan bagi sekolah negeri maupun swasta. 

"Kami bekerja sama dengan 13 sekolah swasta agar pembiayaannya setara dengan sekolah negeri. Ini komitmen kami untuk pelayanan publik," tambah Rahmad.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk bersinergi, dan memastikan bahwa aspirasi mahasiswa tetap dihormati sebagai bagian dari demokrasi. (mto)