Porosnusantaranews,BALIKPAPAN - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) untuk menghindari potensi korupsi yang dapat merugikan negara.
Ketua Umum DPC GMNI Surabaya, Dhipa Satwika, mengingatkan bahwa berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi proyek pembangunan IKN. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko kebocoran anggaran atau penyalahgunaan dana negara.
“Proyek pembangunan IKN ini melibatkan anggaran negara yang sangat besar. Tanpa pengawasan yang maksimal, penyalahgunaan anggaran atau kebocoran dana bisa terjadi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pembangunan IKN harus diperketat oleh lembaga-lembaga terkait, seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Kemendagri, serta masyarakat. Pengawasan ini akan memastikan bahwa regulasi yang ada diterapkan dengan tepat dan anggaran digunakan sesuai dengan tujuannya, demi mencegah kerugian bagi negara,” kata Dhipa.
Dhipa juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap daerah penyangga IKN, seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara (PPU), harus diperhatikan secara khusus. Daerah-daerah ini memegang peran penting dalam mendukung transportasi, logistik, dan infrastruktur untuk IKN.
“Daerah-daerah penyangga IKN sangat vital dalam mendukung pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan terhadap daerah-daerah ini juga harus diperketat, karena mereka berpotensi menjadi tempat terjadinya praktik korupsi, baik dalam pengadaan barang dan jasa maupun dalam pengelolaan anggaran yang tidak transparan,” jelas Dhipa.
Dhipa menambahkan bahwa untuk mencegah praktik korupsi, pengawasan, transparansi, dan penerapan hukum yang ketat harus diterapkan di seluruh tahap pembangunan IKN dan daerah penyangganya.
Ia juga meminta agar instansi terkait segera turun ke lapangan untuk memeriksa dan menyelidiki apakah regulasi yang ada sudah sesuai dengan ketentuan dan apakah terdapat indikasi korupsi di daerah-daerah tersebut.
“Saya berharap agar instansi-instansi terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara cermat. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bersalah harus ditindak dengan tegas. Ke depannya, kami berharap pemerintah dapat lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik mengenai pembangunan IKN,” tambah Dhipa.
GMNI Surabaya juga menegaskan pentingnya sinergi antara instansi-instansi terkait serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif, terutama di daerah-daerah yang terlibat dalam pembangunan IKN dan daerah penyangganya. (*)
Tulis Komentar