Porosnusantaranews,BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya mengawal persoalan yang menimpa para pekerja PT Changwon JO RDMP. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin, saat menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Balikpapan, pada Jumat (14/11/2025).

Aminuddin yang hadir bersama dua anggota DPRD lainnya—Muhammad Hamid dari Fraksi PKB dan Japar Sidik dari Fraksi PKS menyatakan pihaknya memahami tekanan yang dihadapi para pekerja. “Bukan berarti kami tidak peduli. Sebelum menjadi anggota dewan, kami juga pernah menjadi pekerja. Kami tahu bagaimana rasanya,” ujarnya.

Ia menuturkan, persoalan hubungan antara buruh dan perusahaan sebenarnya telah berulang kali dimediasi oleh DPRD, baik melalui rapat resmi maupun pendekatan informal. Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV, Gasali, disebut telah memimpin sedikitnya tiga hingga empat pertemuan yang menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Namun, menurut Aminuddin, kesepakatan tersebut tidak dijalankan pihak perusahaan. “Ada poin-poin yang sudah disepakati secara tertulis. Tapi sampai hari ini tidak ada realisasi. Bukan hanya Bapak-Ibu yang dikhianati, kami sebagai mediator dan lembaga ini juga diremehkan,” katanya.

Aminuddin menyampaikan bahwa DPRD berupaya agar persoalan tidak berlarut dan tidak sampai masuk ke ranah hukum, demi menjaga hak pekerja dan situasi tetap kondusif. Namun, absennya tindak lanjut dari perusahaan membuat kondisi semakin sulit.

Di tengah desakan buruh yang meminta kepastian, Aminuddin menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat mengambil keputusan final pada hari itu karena Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV sedang bertugas di luar daerah. “Tanpa pimpinan, kami sulit menetapkan keputusan. Tapi semua aspirasi hari ini sudah kami catat dan rekam. Senin nanti akan kami sampaikan langsung kepada Ketua DPRD dan Ketua Komisi,” ujarnya.

Para buruh dalam aksi tersebut menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari tunggakan gaji hingga kebutuhan mendesak terkait biaya hidup. Menanggapi itu, Aminuddin kembali menegaskan bahwa DPRD tidak akan mengabaikan situasi mereka. “Kami dipilih masyarakat untuk membela masyarakat. Kami tidak tinggal diam,” katanya.

Desakan massa aksi semakin menguat mengingat kesepakatan yang dibuat pada 2 September lalu seharusnya tinggal direalisasikan. Para buruh meminta DPRD memastikan tidak ada lagi janji tanpa langkah nyata.

Aminuddin menegaskan bahwa DPRD siap membawa persoalan ini ke level lebih tinggi apabila perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya. “Senin, masalah ini akan kami bawa ke provinsi dan bahkan ke DPR RI jika dibutuhkan. Kami akan dorong tekanan politik yang lebih kuat agar hak-hak Bapak-Ibu segera dipenuhi,” ujarnya. (mto)