Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Indonesia baru-baru ini dipastikan akan memberikan dampak terhadap penerimaan retribusi daerah di Balikpapan. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan (BPPDRD), Idham Mustari, menyampaikan bahwa sektor-sektor vital seperti pariwisata, hotel, dan restoran akan merasakan pengaruh yang cukup besar akibat kebijakan tersebut.

Idham menjelaskan bahwa kebijakan ini menekankan pada pengurangan kegiatan yang memerlukan anggaran besar, seperti acara besar dan seminar yang melibatkan peserta dari luar daerah. Sektor-sektor yang selama ini bergantung pada kegiatan tersebut, terutama sektor pariwisata dan perhotelan, diprediksi akan mengalami penurunan signifikan dalam pemasukan.

Menurut Idham, Balikpapan selama ini sangat bergantung pada berbagai acara besar, seperti seminar, konferensi, dan event dinas yang melibatkan banyak peserta dari luar kota. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi sektor perhotelan, tetapi juga turut menyumbang pajak daerah yang cukup besar. Dengan berkurangnya acara semacam itu, sektor-sektor ini dipastikan akan terdampak.

“Acara besar menjadi salah satu sumber utama pendapatan dari sektor perhotelan dan pariwisata. Tanpa kegiatan-kegiatan tersebut, tentu saja pemasukan dari sektor ini akan berkurang,” ujar Idham.

Sektor pariwisata diperkirakan menjadi yang paling terpengaruh. Dengan berkurangnya acara yang diadakan di Balikpapan, jumlah wisatawan yang datang ke kota ini diprediksi akan menurun. Pengurangan seminar dan kegiatan luar daerah juga berimbas pada menurunnya jumlah pengunjung yang biasanya datang untuk mengikuti berbagai acara tersebut.

Selain pariwisata, sektor perhotelan juga tidak luput dari dampak tersebut. Hotel-hotel di Balikpapan yang sebelumnya ramai dengan pengunjung yang datang untuk mengikuti berbagai kegiatan besar kini mulai merasakan penurunan tingkat hunian kamar. Banyak hotel yang melaporkan turunnya jumlah tamu dalam beberapa bulan terakhir.

“Hotel-hotel di Balikpapan kini tampak lebih sepi, dengan tingkat hunian yang menurun signifikan. Hal ini jelas mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata dan perhotelan,” tambah Idham.

Namun, meski sektor-sektor terkait menghadapi tantangan, Idham tetap yakin bahwa Balikpapan dapat beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran ini. Ia menyarankan agar sektor perhotelan dan pariwisata dapat melakukan inovasi untuk bertahan dalam kondisi yang terbatas. Salah satunya adalah dengan menggali potensi pariwisata lokal yang lebih terjangkau, serta menggelar event-event yang lebih kecil namun tetap menarik bagi wisatawan.

Idham juga menekankan pentingnya pemanfaatan media digital dan promosi berbasis online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Meskipun skala kegiatannya lebih kecil, sektor pariwisata dan perhotelan dapat memanfaatkan platform online untuk mempromosikan produk dan layanan mereka.

Meskipun dampak kebijakan ini kemungkinan besar akan terasa dalam jangka pendek, Idham optimis bahwa keadaan akan membaik.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat membantu meringankan dampak kebijakan ini. Pemerintah Kota Balikpapan juga diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang mendukung sektor-sektor terdampak, seperti insentif atau promosi untuk sektor pariwisata dan perhotelan.

Pemerintah daerah berencana untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata lokal dan memperkenalkan program-program baru yang lebih menarik bagi wisatawan domestik, agar perekonomian daerah tetap bergerak meskipun dalam kondisi yang lebih menantang.

Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden memang mempengaruhi beberapa sektor penting di Balikpapan. Namun, dengan strategi yang tepat, sektor-sektor tersebut diharapkan dapat bertahan dan menemukan peluang baru yang dapat membantu pemulihan ekonomi daerah dalam jangka panjang. (mto)