Pertemuan tersebut dihadiri Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, dan Asisten II Setda Paser Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adi Maulana. Ketiganya menegaskan pentingnya penguatan sinergi antardaerah dalam pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi memaparkan perkembangan inflasi terkini di Balikpapan, PPU, dan Paser berdasarkan hasil monitoring early warning system (EWS) hingga pekan kedua Mei 2026. Sejumlah komoditas disebut mengalami kenaikan harga dan perlu diwaspadai dalam beberapa bulan ke depan.

“Komoditas yang mengalami kenaikan antara lain hortikultura, beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan bakar rumah tangga,” ujarnya.

Selain potensi kenaikan harga pangan, HLM juga mengidentifikasi sejumlah risiko lain. Mulai dari ketidakpastian global, kenaikan harga energi, tekanan biaya logistik dan kemasan, hingga meningkatnya ongkos distribusi.

Tak hanya itu, potensi tekanan permintaan dari operasional penuh program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diperkirakan dapat memengaruhi stabilitas harga pangan di daerah.

Ancaman El Nino menjadi perhatian serius. Kondisi cuaca tersebut diperkirakan berdampak pada penurunan produksi pangan di Kalimantan Timur maupun daerah sentra produksi seperti Jawa dan Sulawesi.

Berdasarkan prakiraan cuaca, curah hujan di Balikpapan, PPU, dan Paser selama Juni hingga Agustus 2026 diprediksi berada pada kategori rendah. Sementara tinggi gelombang laut di perairan Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu distribusi barang dan meningkatkan biaya logistik.

Meski demikian, HLM menilai ketersediaan pangan strategis di Kalimantan Timur masih relatif aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi peningkatan permintaan saat Idul Adha.

Stok komoditas utama seperti beras, jagung, gula, minyak goreng, dan daging sapi diminta terus dijaga melalui penguatan distribusi dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Selain pangan, distribusi BBM dan LPG juga menjadi perhatian. TPID menilai pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram perlu diperketat agar tepat sasaran.

Langkah pengawasan dilakukan melalui penerapan subsidi tepat berbasis QR Code dan NIK, pemantauan di SPBU dan pangkalan resmi, sosialisasi kepada masyarakat, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mitra penyalur.

Dalam rapat tersebut, masing-masing daerah juga memaparkan langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan sejak Februari hingga April 2026.

TPID Kabupaten Paser tercatat telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 19 kali, termasuk operasi pasar LPG 3 kilogram dan bazar telur murah.

Sementara TPID Kota Balikpapan telah melaksanakan 44 kali GPM, operasi pasar sembako dan LPG 3 kilogram, serta memperkuat koordinasi distribusi pasokan. Menjelang Idul Adha, operasi pasar dan GPM akan kembali diintensifkan.

Adapun TPID Kabupaten PPU telah menggelar sembilan kali GPM dan 11 operasi pasar disertai pemantauan harga harian serta ketersediaan pasokan.

Sebagai tindak lanjut HLM Mei 2026, TPID Balikpapan, PPU, dan Paser sepakat memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi. Di antaranya percepatan GPM, pasar murah, dan operasi pasar, sidak pasar berkala, optimalisasi Belanja Tak Terduga (BTT), hingga penguatan peran BUMD dan BUMDes sebagai offtaker untuk menjaga stabilitas harga.

Kerja sama antardaerah dengan sentra produksi pangan juga akan diperluas. Selain itu, TPID mendorong percepatan tanam komoditas pangan dan hortikultura, memperkuat distribusi pangan, serta memfasilitasi kerja sama produsen pangan lokal dengan SPPG MBG.

Termasuk di antaranya rencana workshop penguatan menu berbasis pangan lokal bersama Politeknik Negeri Balikpapan. (*/mto)